Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memetakan risiko korupsi dalam program Sekolah Rakyat, dengan pengadaan barang dan jasa menjadi salah satu titik yang mendapat perhatian.
Melalui Direktorat Monitoring, KPK menyusun kajian pencegahan untuk mengidentifikasi potensi penyimpangan sejak tahap awal pelaksanaan program. Langkah tersebut ditujukan untuk mendorong proses yang transparan dan akuntabel.
KPK Petakan Risiko Pengadaan Sekolah Rakyat
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan kajian tersebut dilakukan sebagai bentuk dukungan terhadap program Sekolah Rakyat dari sisi pencegahan korupsi.
“Sebagai bentuk dukungan pada program Sekolah Rakyat, dalam kerangka pencegahan korupsi, saat ini KPK melalui Direktorat Monitoring sedang melakukan kajian,” ujar Budi di Jakarta, 4 Mei 2026.
Menurut Budi, pengadaan barang dan jasa menjadi salah satu area yang membutuhkan perhatian dalam pelaksanaan program. KPK ingin memastikan setiap proses berjalan secara cermat, transparan, dan akuntabel.
Berdasarkan data KPK, sebanyak 446 dari 1.782 perkara korupsi yang ditangani sepanjang 2004 hingga 2025 berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa.
Data tersebut menjadi salah satu konteks pentingnya pengawasan terhadap program pemerintah yang melibatkan proses pengadaan dalam skala besar.
Harga Sepatu Sekolah Rakyat Jadi Perhatian
Kajian KPK dilakukan ketika pengadaan perlengkapan Sekolah Rakyat turut menjadi perhatian publik. Salah satunya terkait informasi mengenai alokasi anggaran sepatu yang disebut mencapai Rp700 ribu per pasang.
Kementerian Sosial menegaskan angka tersebut merupakan pagu anggaran awal dan belum menjadi harga pembelian final. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyebut proses lelang masih akan menentukan harga pengadaan.
“Nanti kan ada proses lelang. Bisa jadi harganya lebih murah dari alokasi yang ada,” ujar Saifullah Yusuf.
Ia juga meminta seluruh pihak yang terlibat menjalankan tugas sesuai ketentuan. Saifullah menegaskan akan melaporkan kepada aparat penegak hukum apabila ditemukan pelanggaran.
Dengan demikian, pagu anggaran awal tidak dapat disamakan dengan harga pembelian final sebelum proses pengadaan dan lelang selesai.
Pengawasan Diperlukan untuk Jaga Program
Program Sekolah Rakyat menyasar masyarakat kurang mampu sehingga pengelolaan anggaran dan pengadaan menjadi bagian penting dalam pelaksanaannya.
Potensi penyimpangan dalam pengadaan tidak hanya berkaitan dengan penggunaan anggaran negara, tetapi juga dapat berdampak pada kualitas barang dan layanan yang diterima peserta didik.
Kajian yang dilakukan KPK melalui Direktorat Monitoring menjadi bagian dari upaya pencegahan untuk mengidentifikasi risiko penyimpangan sejak tahap awal pelaksanaan program.
Pengawasan tersebut juga menempatkan transparansi dan akuntabilitas sebagai bagian dari pelaksanaan program Sekolah Rakyat. Pemerintah dan pihak terkait tetap perlu memastikan seluruh proses pengadaan berlangsung sesuai ketentuan yang berlaku.
Baca Juga
- Pemeriksaan Muhadjir Effendy Ditunda, KPK Jadwalkan Ulang Saksi Kasus Kuota Haji
- Ombudsman dan KPK Bahas Pencegahan Korupsi
- Lelang Kendaraan Sitaan Raup Rp4,84 Miliar, Aset Harvey Moeis Bersiap Dilelang
Penulis:
Penulis Redaksi Pendidikan
Riri Angelita adalah jurnalis Aksi sejak 2019 dengan fokus peliputan pendidikan, hukum, dan isu nasional.
