Mantan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri (Menko Ekuin) Ginandjar Kartasasmita kembali mengungkap situasi pemerintahan menjelang berakhirnya kekuasaan Presiden Soeharto pada Mei 1998. Dalam kesaksiannya, ia menggambarkan kekhawatiran jajaran menteri terhadap kondisi ekonomi yang dinilai tidak dapat bertahan lama tanpa langkah politik yang cepat.
“Kita harus lapor bahwa ini dalam seminggu bisa kolaps ekonomi ini,” ujar Ginandjar dalam tayangan wawancara yang dikutip pada Mei 2026. Pernyataan tersebut sejalan dengan catatan sejarah mengenai pertemuan para menteri ekonomi di Bappenas pada 20 Mei 1998.
Rapat 14 Menteri di Bappenas
Pada 20 Mei 1998, Ginandjar memanggil para menteri yang menangani bidang ekonomi ke Bappenas. Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Bank Indonesia Sjahril Sabirin melaporkan bahwa aktivitas BI terganggu karena gedungnya tidak dapat diakses pegawai; kondisi itu kemudian dikaitkan dengan risiko perekonomian kolaps jika berlangsung selama sekitar satu minggu.
Catatan resmi Sekretariat Kabinet menunjukkan Ginandjar ketika itu menjabat Menko Ekuin sekaligus Kepala Bappenas dalam Kabinet Pembangunan VII. Kabinet tersebut dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 62/M Tahun 1998 pada 14 Maret 1998 dan berakhir pada 21 Mei 1998.
Dalam kesaksian terbarunya, Ginandjar menekankan bahwa para menteri tidak secara langsung meminta Soeharto mundur. Namun, catatan sejarah menunjukkan bahwa 14 menteri kemudian menyatakan tidak bersedia bergabung dalam kabinet baru yang hendak dibentuk Soeharto.
Surat bertanggal 20 Mei 1998 tersebut menyatakan situasi ekonomi tidak akan mampu bertahan lebih dari satu minggu apabila tidak segera diambil langkah politik yang cepat dan tepat. Para menteri juga menyatakan pembentukan kabinet baru tidak akan menyelesaikan persoalan yang sedang dihadapi.
Krisis Ekonomi Berujung Pergantian Kekuasaan
Dua perspektif tersebut menunjukkan perbedaan antara niat sebagaimana dikenang Ginandjar dan dampak politik dari tindakan 14 menteri. Dalam konteks sejarah, penolakan bergabung dengan kabinet baru menjadi salah satu perkembangan penting pada hari terakhir pemerintahan Soeharto.
Situasi tersebut berlangsung ketika Indonesia menghadapi krisis moneter, gangguan perbankan, tekanan terhadap rupiah, serta kerusuhan dan demonstrasi yang meluas. ANRI mencatat krisis 1997–1998 berdampak kuat terhadap Indonesia dan kemudian menjadi bagian penting dari transisi pemerintahan pada 1998.
Sehari setelah pertemuan tersebut, 21 Mei 1998, Soeharto mengundurkan diri dari jabatan Presiden Republik Indonesia. Arsip Nasional Republik Indonesia mencatat pengunduran diri itu sekaligus mengakhiri masa pemerintahan Soeharto yang telah berlangsung lebih dari tiga dekade.
Wakil Presiden B.J. Habibie kemudian menggantikan Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia. Arsip resmi ANRI juga mencatat Habibie sebagai presiden ketiga Indonesia setelah pergantian tersebut.
Kesaksian Ginandjar menambah perspektif mengenai tekanan ekonomi dan politik yang berlangsung pada hari-hari terakhir Orde Baru. Sementara dokumen sejarah mengenai 14 menteri memberikan konteks bahwa krisis saat itu telah mencapai tingkat yang memengaruhi hubungan antara kabinet dan presiden.
Baca Juga
- Prabowo Sampaikan KEM-PPKF 2027, DPR Sebut Tradisi Baru
- MK Tegaskan Jakarta Masih Ibu Kota, Anies: Memang Begitu, Tidak Ada yang Baru
- KontraS Soroti Wacana Perpanjangan Usia Pensiun Perwira Tinggi dalam Revisi UU Polri
Penulis: RM Gun Gun G
RM Gun Gun G adalah pendiri dan jurnalis Aksi.me yang berfokus pada isu politik, hukum, pemerintahan, dan kebijakan publik. Melalui pendekatan jurnalistik berbasis fakta, verifikasi sumber, dan konteks yang kuat, ia menghadirkan berita serta analisis mengenai berbagai perkembangan strategis di Indonesia.
