Jumhur Hidayat Diharapkan Jawab Krisis Lingkungan Jawa, dari Hutan Menyusut hingga Sampah Bandung Raya

Pelantikan Jumhur Hidayat sebagai Menteri Lingkungan Hidup RI memunculkan harapan baru di tengah meningkatnya kegelisahan publik terhadap kondisi ekologis di Pulau Jawa. Di berbagai daerah, terutama Jawa Barat, persoalan lingkungan kini tak lagi dipandang sebagai isu pinggiran. Banjir yang datang lebih sering, musim kemarau yang makin keras, hingga krisis sampah di kawasan perkotaan mulai dirasakan sebagai ancaman langsung terhadap kualitas hidup masyarakat.

Di tengah situasi itu, sejumlah aktivis lingkungan mencoba memanfaatkan momentum pergantian kepemimpinan di kementerian untuk menyuarakan persoalan yang selama ini dinilai berjalan tanpa arah penyelesaian yang jelas.

Kritik terhadap Kerusakan Hutan dan Alih Fungsi Lahan

Salah satu suara yang paling keras datang dari Eka Santosa. Aktivis yang selama bertahun-tahun dikenal aktif dalam isu penyelamatan hutan dan gerakan lingkungan berbasis komunitas itu tidak sekadar menyampaikan ucapan selamat kepada Jumhur. Ia justru menjadikan momentum tersebut sebagai ruang untuk mengingatkan pemerintah bahwa Jawa sedang menghadapi tekanan ekologis yang serius.

“Kalau capaian hutan lindung di Pulau Jawa tidak mencapai 30 persen, kita tinggal menunggu waktu menghadapi bencana yang lebih besar,” ujarnya di Alam Santosa Ekowisata dan Budaya, Pasir Impun, Kabupaten Bandung, Kamis (14/5/2026).

Pernyataan itu muncul di tengah kekhawatiran terhadap laju alih fungsi lahan yang terus berlangsung di berbagai wilayah Jawa. Kawasan hutan menyusut, sementara permukiman, kawasan industri, dan proyek pembangunan baru terus berkembang. Di banyak daerah, persoalan ini bukan hanya berdampak pada hilangnya tutupan hijau, tetapi juga memengaruhi keseimbangan hidrologi.

Krisis Sampah Bandung Raya yang Semakin Mendesak

Kritik Eka kemudian bergerak ke persoalan yang lebih dekat dengan keseharian warga perkotaan: sampah.

Di kawasan Bandung Raya, problem pengelolaan sampah dalam beberapa tahun terakhir memang menjadi salah satu isu publik paling sensitif. Tumpukan sampah di sejumlah titik, antrean truk menuju tempat pembuangan, hingga keluhan warga akibat bau menyengat sudah menjadi pemandangan yang nyaris rutin.

Berdasarkan sejumlah data publik, produksi sampah harian di Bandung Raya diperkirakan berada pada kisaran 2.000 hingga 3.800 ton per hari, mencakup Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Bandung Barat.

Angka tersebut memperlihatkan tekanan besar terhadap sistem pengelolaan sampah yang hingga kini masih menghadapi banyak kendala.

Bayang-Bayang Tragedi Leuwigajah

Bagi warga Jawa Barat, persoalan sampah selalu mengingatkan pada tragedi longsor TPA Leuwigajah tahun 2005 yang menewaskan lebih dari 130 orang.

Menurut Eka Santosa, tragedi tersebut seharusnya menjadi titik balik pembenahan sistem pengelolaan sampah secara serius dan menyeluruh. Namun hingga kini, berbagai persoalan mendasar dinilai masih belum terselesaikan secara optimal.

Ia juga menyoroti proyek Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Legok Nangka yang sudah dirancang sejak era pemerintahan Ahmad Heryawan tetapi belum menunjukkan hasil maksimal.

“Mana DPRD? Gunakan fungsi pengawasan itu,” katanya.

Baca Juga: Pendaki Mahasiswa ITB Hilang di Gunung Puntang, Tim SAR Sisir Jalur Pasir Kuda hingga Puncak Mega

Konsep KAMISAMA dan Pengelolaan Sampah dari Hulu

Di tengah kritik tersebut, Eka menawarkan pendekatan alternatif bernama KAMISAMA atau Kawasan Minimalis Sampah Mandiri.

Konsep ini menitikberatkan penyelesaian sampah langsung dari sumbernya melalui pengelolaan berbasis komunitas di tingkat desa, kelurahan, hingga RW.

Dalam model tersebut, sampah dipandang sebagai material yang memiliki nilai ekonomi. Sampah organik dapat diolah menjadi kompos maupun pakan maggot, sedangkan residu tertentu dapat dimanfaatkan menjadi RDF, briket, hingga bahan baku bangunan.

“Prinsip dasarnya sederhana: sampah itu punya nilai ekonomi dan bisa menciptakan lapangan kerja,” ujar Eka.

Ia juga menilai kampus-kampus besar di Jawa Barat seperti Institut Teknologi Bandung, IPB University, dan Universitas Padjadjaran memiliki kapasitas riset yang cukup untuk mendukung pengembangan sistem pengelolaan sampah berbasis masyarakat.

Baca Juga: JBN Tolak Pemutaran Film Pesta Babi di ISBI Bandung, Perdebatan Kebebasan Akademik Kembali Mengemuka

Harapan Baru terhadap Kepemimpinan Jumhur Hidayat

Pelantikan Jumhur Hidayat dipandang banyak kalangan sebagai peluang baru bagi kebijakan lingkungan hidup yang lebih responsif terhadap kondisi lapangan.

Bagi para aktivis lingkungan, pemerintah diharapkan tidak hanya hadir melalui proyek-proyek besar dan slogan pembangunan hijau, tetapi juga melalui keberanian mengambil keputusan yang berpihak pada keselamatan ekologis jangka panjang.

Di balik persoalan sampah, kerusakan hutan, dan alih fungsi lahan, tersimpan keresahan yang lebih mendasar: kekhawatiran bahwa krisis lingkungan di Pulau Jawa perlahan mulai mengancam kualitas hidup masyarakat secara nyata.

Karena itu, tantangan terbesar ke depan bukan hanya memperbaiki tata kelola lingkungan, tetapi juga membangun kesadaran bahwa keselamatan ekologis merupakan bagian penting dari keberlanjutan sosial dan ekonomi masyarakat Indonesia.

---

Penulis: Redaksi Regional
Editor: Tim Editorial