Ginandjar Kartasasmita Ungkap Detik-Detik Menjelang Kejatuhan Soeharto: “Ekonomi Bisa Kolaps dalam Seminggu”

Jakarta pada Mei 1998 berada di titik yang sulit dibayangkan generasi setelahnya. Asap kebakaran masih terlihat di sejumlah sudut kota, mahasiswa terus memenuhi jalan-jalan utama, sementara kepanikan ekonomi merambat cepat dari pasar ke ruang-ruang kekuasaan.

Di tengah situasi yang nyaris tak terkendali itu, para menteri ekonomi Kabinet Pembangunan VII menghadapi kenyataan yang mereka anggap paling mengkhawatirkan: negara berada di ambang keruntuhan finansial.

Mantan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri (Menko Ekuin), Ginandjar Kartasasmita, mengungkapkan kembali suasana genting sehari sebelum Presiden Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998.

Dalam diskusi yang dikutip Kamis (14/5/2026), Ginandjar menceritakan bagaimana jajaran menteri saat itu melihat ancaman krisis bukan lagi sebatas gejolak politik, melainkan kemungkinan lumpuhnya ekonomi nasional dalam hitungan hari.

“Kita harus lapor bahwa dalam seminggu bisa kolaps ekonomi ini,” ujar Ginandjar dalam tayangan YouTube.

Pernyataan itu menggambarkan betapa serius situasi yang dihadapi pemerintah menjelang berakhirnya Orde Baru. Krisis moneter yang sebelumnya mengguncang nilai tukar rupiah berkembang menjadi krisis multidimensi: politik, sosial, dan keamanan bertabrakan dalam waktu bersamaan.

Pertemuan Darurat di Bappenas

Menurut Ginandjar, sebanyak 14 menteri berkumpul di kantor Bappenas untuk membahas langkah darurat menghadapi kondisi negara yang semakin tidak stabil.

Saat itu, Jakarta bukan hanya dipenuhi demonstrasi mahasiswa yang menuntut reformasi, tetapi juga dibayangi kerusuhan sosial yang menimbulkan korban jiwa dan kerusakan besar di berbagai titik kota. Aktivitas ekonomi terganggu, pasar keuangan tertekan, dan kepercayaan publik terhadap pemerintah terus merosot.

Di ruang rapat itulah, para menteri menyusun surat resmi kepada Presiden Soeharto. Dokumen tersebut berisi gambaran situasi terkini dan kekhawatiran bahwa pembentukan kabinet baru tidak lagi cukup untuk meredam krisis.

Namun Ginandjar menegaskan, surat itu tidak memuat permintaan agar Soeharto mundur dari jabatannya.

Bagi sebagian anggota kabinet saat itu, isu utama bukan sekadar pergantian politik, melainkan bagaimana mencegah negara jatuh ke dalam kekacauan yang lebih dalam.

Konteks ini penting dipahami karena menjelang akhir kekuasaan Orde Baru, pemerintah menghadapi tekanan dari hampir seluruh arah. Nilai rupiah merosot tajam, inflasi melonjak, harga kebutuhan pokok tak terkendali, sementara legitimasi politik Soeharto terus melemah setelah gelombang protes mahasiswa meluas di berbagai kota.

Jalan Cendana dan Keheningan Para Menteri

Usai pertemuan di Bappenas, Ginandjar bersama Menko Kesra dan Menko Polkam mendatangi kediaman Soeharto di Jalan Cendana, Menteng.

Namun pertemuan yang diharapkan menjadi momentum penting itu justru berlangsung di luar dugaan.

Menurut Ginandjar, Presiden Soeharto tidak membahas substansi surat maupun kondisi darurat yang sedang dihadapi negara. Percakapan berjalan ke berbagai topik lain yang tidak berkaitan langsung dengan krisis yang tengah memuncak.

Situasi itu membuat ketiga menteri koordinator tersebut memilih diam.

Ada jarak psikologis yang terasa kuat antara pusat kekuasaan dan realitas di lapangan. Di luar Cendana, tekanan publik terus meningkat. Kampus-kampus menjadi pusat konsolidasi gerakan reformasi, sementara sebagian elite politik mulai membaca bahwa era Soeharto kemungkinan segera berakhir.

Tetapi di dalam lingkaran kekuasaan, komunikasi tampak tidak lagi berjalan efektif.

Pengakuan Ginandjar tentang keheningan para menteri di hadapan Soeharto memperlihatkan kompleksitas hubungan politik pada masa akhir Orde Baru. Loyalitas, kultur birokrasi, dan posisi presiden yang selama puluhan tahun sangat dominan membuat penyampaian sikap secara langsung menjadi tidak sederhana.

Baca Juga: Guru Non-ASN di Persimpangan Reformasi Birokrasi

Ketika Krisis Ekonomi Menjadi Krisis Kepercayaan

Kesaksian Ginandjar bukan sekadar catatan sejarah kabinet. Ia juga memperlihatkan bagaimana krisis ekonomi pada akhirnya berubah menjadi krisis kepercayaan terhadap negara.

Pada 1998, masyarakat bukan hanya kehilangan daya beli, tetapi juga rasa aman dan kepastian terhadap masa depan. Penarikan dana besar-besaran di perbankan, melonjaknya harga kebutuhan pokok, hingga kekhawatiran akan kerusuhan sosial mempercepat kepanikan publik.

Dalam situasi seperti itu, stabilitas politik menjadi faktor yang sangat menentukan.

Karena itu, kekhawatiran para menteri mengenai kemungkinan “kolaps ekonomi dalam seminggu” bukanlah pernyataan berlebihan. Di tengah tekanan pasar dan instabilitas sosial, ekonomi dapat runtuh bukan hanya karena angka-angka makro, tetapi juga karena hilangnya kepercayaan.

Baca Juga: PSI Tegaskan Tak Beri Bantuan Hukum untuk Grace Natalie, Sebut Pernyataan Bersifat Pribadi

Pelajaran dari Akhir Orde Baru

Lebih dari dua dekade setelah Reformasi, kisah yang disampaikan Ginandjar Kartasasmita memberi gambaran tentang bagaimana sebuah kekuasaan besar bisa memasuki fase rapuh dalam waktu yang sangat cepat.

Ia juga menjadi pengingat bahwa krisis nasional jarang muncul secara tiba-tiba. Gejalanya sering terlihat lebih dulu: komunikasi politik yang tersumbat, jarak antara elite dan masyarakat, hingga ketidakmampuan membaca perubahan sosial yang sedang berlangsung.

Di tengah berbagai tantangan ekonomi global saat ini, memori tentang 1998 tetap relevan sebagai pelajaran bahwa stabilitas ekonomi tidak pernah berdiri sendiri. Ia bergantung pada kepercayaan publik, keterbukaan komunikasi, dan kemampuan negara merespons krisis dengan cepat serta jujur.

Dan dalam sejarah Indonesia modern, Mei 1998 menjadi salah satu momen ketika semua faktor itu bertemu dalam titik paling menentukan.

---

Penulis: Redaksi Politik
Editor: Tim Editorial