Jakarta, 4 Mei 2026 — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai menyusun kajian pencegahan korupsi terkait pelaksanaan program Sekolah Rakyat yang digagas pemerintah. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk pengawasan sejak dini terhadap program prioritas nasional, khususnya pada sektor pengadaan barang dan jasa yang dinilai rawan penyimpangan.
Kajian tersebut menjadi bagian dari strategi pencegahan yang kini semakin diperkuat, seiring meningkatnya perhatian publik terhadap transparansi dan akuntabilitas program pemerintah.
Fokus Kajian pada Titik Rawan Pengadaan
Melalui Direktorat Monitoring, KPK memetakan potensi risiko yang dapat muncul selama proses pelaksanaan program. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap tahapan berjalan sesuai prinsip tata kelola yang baik.
Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, menegaskan bahwa kajian ini difokuskan pada area yang selama ini paling rentan terhadap praktik korupsi.
“Sebagai bentuk dukungan pada program Sekolah Rakyat, dalam kerangka pencegahan korupsi, saat ini KPK melalui Direktorat Monitoring sedang melakukan kajian,” ujarnya di Jakarta.
Ia menambahkan bahwa sektor pengadaan barang dan jasa masih menjadi titik krusial yang membutuhkan pengawasan ketat.
“Dengan begitu, setiap proses dapat berjalan secara cermat, transparan, dan akuntabel,” tambahnya.
Isu Harga Sepatu Jadi Sorotan Publik
Perhatian terhadap kajian ini semakin meningkat setelah muncul polemik terkait rencana pengadaan sepatu dalam program Sekolah Rakyat. Informasi yang beredar menyebutkan harga sepatu dianggarkan hingga Rp700 ribu per pasang, angka yang dinilai cukup tinggi dibandingkan harga pasar.
Menanggapi hal tersebut, pemerintah melalui Kementerian Sosial menegaskan bahwa angka tersebut masih berupa pagu anggaran awal dan belum final.
Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, menyatakan bahwa proses lelang yang akan dilakukan justru membuka peluang efisiensi anggaran.
“Nanti kan ada proses lelang. Bisa jadi harganya lebih murah dari alokasi yang ada,” ujarnya.
Kutipan dan Komitmen Pengawasan
Saifullah Yusuf juga menekankan pentingnya integritas dalam setiap tahapan pelaksanaan program. Ia meminta seluruh pihak yang terlibat untuk menjalankan tugas sesuai aturan.
“Jika ada pelanggaran, saya tidak segan melaporkan ke aparat penegak hukum,” tegasnya.
Di sisi lain, KPK memastikan akan terus mengawal program tersebut dari sisi pencegahan, sebagai upaya menutup celah penyimpangan sejak tahap awal.
Dampak ke Masyarakat: Risiko pada Kualitas Pendidikan
Program Sekolah Rakyat menyasar kelompok masyarakat kurang mampu, sehingga setiap potensi penyimpangan dalam pengadaan memiliki dampak langsung terhadap kualitas layanan yang diterima.
Jika terjadi ketidakefisienan atau penyimpangan, hal tersebut tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga berpotensi menurunkan kualitas fasilitas pendidikan yang diterima siswa.
Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat mempengaruhi efektivitas program dalam meningkatkan akses dan kualitas pendidikan bagi masyarakat yang membutuhkan.
Signifikansi Program dan Data KPK
Sebagai program prioritas nasional, Sekolah Rakyat diharapkan mampu memperluas akses pendidikan. Namun, pengalaman menunjukkan bahwa sektor pengadaan masih menjadi titik lemah.
Data KPK mencatat bahwa sepanjang 2004 hingga 2025, sebanyak 446 dari total 1.782 perkara korupsi berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa.
Angka ini menunjukkan bahwa tanpa pengawasan yang kuat, potensi penyimpangan dalam program berskala besar tetap terbuka.
Baca Juga: Ancaman PHK Menguat, 5 Sektor Industri Ini Berisiko dalam 3 Bulan ke Depan
Analisis: Pendekatan Preventif yang Semakin Relevan
Langkah KPK melakukan kajian sejak tahap awal mencerminkan pergeseran pendekatan dari reaktif menjadi preventif. Strategi ini dinilai lebih efektif dalam mencegah kerugian negara dibandingkan penindakan setelah pelanggaran terjadi.
Fokus pada sektor pengadaan juga sejalan dengan pola kasus yang selama ini ditangani KPK, seperti manipulasi tender, pengaturan pemenang lelang, hingga pengadaan yang tidak sesuai kebutuhan.
Di sisi lain, respons cepat terhadap isu publik menunjukkan pentingnya transparansi dalam menjaga kepercayaan masyarakat. Keterbukaan informasi menjadi faktor kunci untuk mencegah berkembangnya spekulasi yang dapat merusak kredibilitas program.
Kolaborasi antara KPK dan kementerian teknis menjadi elemen penting dalam memastikan bahwa program tidak hanya berjalan efektif, tetapi juga bersih dari praktik korupsi.
Penutup
Kajian yang dilakukan KPK menjadi langkah strategis untuk memastikan pelaksanaan program Sekolah Rakyat berjalan sesuai prinsip transparansi dan akuntabilitas.
Di tengah besarnya harapan masyarakat terhadap peningkatan akses pendidikan, integritas pelaksanaan menjadi fondasi utama. Pengawasan yang kuat, komitmen pemerintah, serta partisipasi publik akan menentukan keberhasilan program ini ke depan.
