BGN Nabire Perkuat Layanan Gizi Ibu dan Anak, 1.200 Penerima Masuk Fokus Triwulan II

Aktivitas di dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Nabire mulai meningkat sejak awal triwulan II 2026. Sejumlah petugas tampak sibuk menyiapkan paket makanan bergizi yang akan didistribusikan ke berbagai titik layanan. Di tengah tantangan geografis dan distribusi pangan di wilayah Papua Tengah, program Makan Bergizi Gratis (MBG) kini diarahkan lebih fokus pada kelompok paling rentan: ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

Kelompok yang disebut sebagai pelayanan “3B” itu menjadi prioritas Badan Gizi Nasional (BGN) Kabupaten Nabire setelah evaluasi pelaksanaan program pada triwulan pertama menunjukkan perlunya pembenahan sistem layanan di lapangan.

Koordinator Wilayah BGN Kabupaten Nabire, Marsel Asyerem, mengatakan evaluasi sebelumnya menjadi pijakan untuk memperbaiki pola distribusi dan memastikan bantuan gizi benar-benar diterima kelompok yang membutuhkan.

“Evaluasi triwulan I menjadi dasar untuk melakukan perbaikan menyeluruh. Pada triwulan II ini, kami fokus memastikan pelayanan 3B berjalan optimal dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” kata Marsel di Nabire, Jumat.

Menurut dia, hingga saat ini sekitar 1.200 penerima manfaat dari kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita telah tercatat dalam program MBG yang tersebar di sejumlah wilayah di Nabire.

Menjaga Kualitas di Tengah Tantangan Distribusi

Di daerah seperti Nabire, persoalan gizi bukan hanya berkaitan dengan ketersediaan makanan, tetapi juga soal akses, distribusi, dan kualitas layanan. Jarak antarwilayah yang tidak selalu mudah dijangkau membuat distribusi pangan membutuhkan pengelolaan yang lebih disiplin dibanding daerah perkotaan di Pulau Jawa.

Karena itu, BGN Nabire menaruh perhatian pada tiga hal mendasar: ketepatan sasaran penerima, kesesuaian gramasi makanan berdasarkan standar gizi, serta ketepatan waktu distribusi.

“Pelayanan harus tepat sasaran sesuai data, tepat jumlah berdasarkan standar gizi, dan tepat waktu agar kualitas makanan tetap terjaga saat diterima masyarakat,” ujar Marsel.

Saat ini terdapat 14 dapur SPPG yang aktif beroperasi di Nabire. Keberadaan dapur-dapur tersebut menjadi tulang punggung distribusi makanan bergizi kepada masyarakat penerima manfaat.

Namun di lapangan, menjaga kualitas makanan tetap stabil hingga sampai ke tangan penerima bukan perkara sederhana. Faktor cuaca, transportasi, hingga harga bahan pangan yang fluktuatif masih menjadi tantangan harian yang harus dihadapi pengelola program.

Pendekatan yang Mulai Lebih Terukur

Berbeda dengan pendekatan bantuan pangan konvensional yang sering kali berfokus pada jumlah distribusi, program MBG di Nabire mulai diarahkan pada pendekatan yang lebih terukur. Tidak hanya soal berapa banyak makanan dibagikan, tetapi juga apakah kandungan gizinya sesuai kebutuhan kelompok rentan.

BGN melibatkan tenaga ahli gizi dan akuntan dalam proses evaluasi program. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga kualitas layanan sekaligus memastikan pengelolaan anggaran berjalan transparan.

Keterlibatan lintas disiplin tersebut juga menunjukkan bahwa persoalan gizi kini dipandang sebagai isu pembangunan manusia, bukan sekadar program bantuan sosial jangka pendek.

“Sinkronisasi data harga bahan pangan dan standar gizi terus kami lakukan agar pelayanan tetap efisien dan berkualitas,” kata Marsel.

Di sejumlah daerah di Indonesia Timur, persoalan gizi ibu dan anak masih menjadi tantangan serius. Faktor kemiskinan, keterbatasan layanan kesehatan, dan akses pangan bergizi membuat kelompok ibu dan balita menjadi yang paling rentan terdampak.

Karena itu, keberhasilan program seperti MBG tidak hanya diukur dari serapan anggaran atau jumlah paket makanan yang dibagikan, tetapi dari dampaknya terhadap kondisi kesehatan masyarakat dalam jangka panjang.

Baxa Juga: Kebakaran di RSUD Dr Soetomo Surabaya Tewaskan Satu Orang, Sistem Keselamatan Jadi Sorotan

Harapan Menjadi Model Pelayanan Gizi

BGN Nabire berharap pelaksanaan triwulan II dapat menjadi model pelayanan gizi yang lebih profesional dan terukur di Papua Tengah. Fokus pada kelompok 3B dinilai penting karena fase kehamilan dan masa awal pertumbuhan anak merupakan periode paling menentukan dalam pembentukan kualitas sumber daya manusia.

Dalam banyak studi kesehatan masyarakat, intervensi gizi pada 1.000 hari pertama kehidupan disebut memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan fisik dan kognitif anak di masa depan.

Kesadaran itu mulai terlihat dalam pendekatan yang dilakukan di Nabire. Program tidak lagi hanya berorientasi pada distribusi bantuan, tetapi juga pada kualitas layanan dan ketepatan intervensi.

“Ini adalah bentuk tanggung jawab kami untuk memastikan masyarakat, terutama ibu dan anak, mendapatkan hak gizi yang layak,” ujar Marsel.

Di tengah berbagai tantangan pembangunan di wilayah timur Indonesia, langkah kecil seperti memastikan makanan bergizi sampai tepat waktu kepada ibu hamil atau balita mungkin terlihat sederhana. Namun, dari sana kualitas generasi masa depan perlahan dibangun.

Baca Juga: Pemerintah Kaji Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan, Dilema Menjaga JKN di Tengah Tekanan Ekonomi

---

Penulis: Redaksi Kesehatan
Editor: Tim Editorial