Prabowo Sebut Program Makan Bergizi Gratis Mulai Gerakkan Ekonomi Desa

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mulai menunjukkan dampak ekonomi di tingkat akar rumput. Tidak hanya menyasar persoalan gizi anak dan ketahanan pangan keluarga, program ini kini disebut ikut menghidupkan perputaran uang di desa-desa.

Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat meresmikan operasional 1.061 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Sabtu. Acara tersebut dipantau secara daring dari Jakarta dan dihadiri sejumlah kepala daerah, pengurus koperasi, serta perangkat desa.

Di hadapan peserta, Presiden menekankan bahwa MBG bukan sekadar program bantuan konsumsi, melainkan instrumen ekonomi yang mulai membentuk rantai produksi baru di desa. Pemerintah, kata dia, melihat adanya peningkatan aktivitas ekonomi karena kebutuhan bahan pangan kini banyak diserap langsung dari produsen lokal.

“Rp10,8 miliar beredar di desa itu, yang tadinya sebelum ada MBG kita kirim Rp1 miliar dana desa, dengan MBG kita tambah Rp10 miliar,” ujar Prabowo.

Perputaran Ekonomi Desa Mulai Terasa

Angka yang disampaikan Presiden merujuk pada estimasi perputaran dana tahunan di satu desa yang terlibat dalam ekosistem program MBG. Dalam skema tersebut, kebutuhan dapur umum dan satuan pelayanan gizi mendorong permintaan terhadap komoditas pangan lokal, mulai dari telur, sayuran, ikan air tawar, hingga produk olahan rumahan seperti tempe.

Di banyak wilayah, pola ini mulai terasa di tingkat lapangan. Peternak kecil yang sebelumnya kesulitan mencari pembeli tetap kini memiliki pasar yang lebih pasti. Pedagang bahan pokok dan pelaku usaha pangan desa juga ikut memperoleh manfaat karena distribusi tidak lagi terlalu bergantung pada rantai pasok dari kota besar.

“Satu desa Rp10,8 miliar beredar di situ, artinya yang tanam ikan lele bisa dijual, yang tanam bawang merah bisa terjual, yang bikin tempe bisa terbeli, yang jual telur bisa. Semua produsen di desa itu hidup,” kata Prabowo.

MBG dan Strategi Penguatan Ekonomi Lokal

Pemerintah tampaknya sedang mencoba membangun pendekatan yang berbeda dalam menjalankan program sosial. Jika selama ini bantuan pangan identik dengan distribusi terpusat, MBG diarahkan agar menjadi penggerak ekonomi lokal melalui pola belanja berbasis desa.

Pendekatan itu dinilai penting, terutama di tengah persoalan klasik ekonomi pedesaan: produksi ada, tetapi pasar tidak stabil. Dalam banyak kasus, petani dan peternak kecil menghadapi fluktuasi harga karena tidak memiliki kepastian pembeli.

Dengan hadirnya kebutuhan rutin dari program MBG, permintaan terhadap bahan pangan menjadi lebih terukur. Efeknya bukan hanya pada peningkatan pendapatan produsen, tetapi juga pada perputaran ekonomi harian di lingkungan desa.

Efisiensi Distribusi dan Peran Koperasi

Prabowo juga menyoroti efisiensi distribusi yang muncul ketika kebutuhan pangan dipenuhi dari wilayah sekitar. Menurut dia, penggunaan produk lokal membuat biaya logistik lebih rendah sekaligus mengurangi ketergantungan pada pasokan dari luar daerah.

Produsen mendapat kepastian pasar, sementara pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan untuk membeli bahan pangan ke pasar yang lebih jauh.

Dalam konteks yang lebih luas, pemerintah melihat program ini sebagai bagian dari strategi pemerataan ekonomi. Selama bertahun-tahun, sebagian besar arus modal dan perdagangan terkonsentrasi di kota besar dan kelompok usaha berskala besar. Desa sering kali hanya menjadi pemasok bahan mentah dengan nilai tambah yang minim.

Melalui MBG dan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, pemerintah ingin memperkuat sirkulasi ekonomi di tingkat lokal. Dana negara yang masuk ke desa diharapkan tidak langsung keluar kembali, melainkan berputar di antara pelaku usaha setempat.

“Ini adalah dampak dari MBG, sekian ratus triliun akan beredar di desa-desa, kelurahan-kelurahan, kabupaten-kabupaten,” ujar Presiden.

Tantangan Pengawasan dan Konsistensi Program

Meski optimisme mulai tumbuh, sejumlah pengamat mengingatkan bahwa keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran. Tantangan terbesar justru terletak pada pengawasan distribusi, kualitas pengelolaan koperasi, serta kemampuan pemerintah menjaga agar rantai pasok tetap melibatkan pelaku usaha kecil secara konsisten.

Tanpa pengawasan yang kuat, program berskala besar berisiko kembali terserap oleh pemain besar yang memiliki modal dan akses distribusi lebih kuat. Situasi itu justru dapat mengurangi tujuan awal pemberdayaan ekonomi desa.

Selain itu, kesiapan produksi di tingkat lokal juga menjadi faktor penting. Tidak semua desa memiliki kapasitas yang sama dalam memenuhi kebutuhan pangan secara berkelanjutan. Karena itu, program pendampingan terhadap petani, peternak, dan koperasi akan sangat menentukan keberlangsungan skema ini.

Baca Juga: DPRD Samarinda Minta BPS Jaga Akurasi Sensus Ekonomi 2026 agar Kebijakan Tak Melenceng

Program Sosial yang Ingin Menggerakkan Desa

Meski begitu, optimisme mulai terlihat di sejumlah daerah. Kepala desa dan pemerintah kabupaten yang terlibat dalam pelaksanaan awal program disebut mulai merasakan dampak ekonomi dari meningkatnya aktivitas produksi dan perdagangan lokal.

“Sekarang saya kira secara jujur para kepala desa, para bupati sudah mulai merasakan. Ke depan akan lebih merasakan,” kata Prabowo.

Di tengah perlambatan ekonomi global dan tekanan harga pangan yang masih fluktuatif, pemerintah tampaknya ingin memastikan bahwa program sosial tidak berhenti sebagai bantuan konsumtif semata. MBG diarahkan menjadi titik masuk bagi penguatan ekonomi desa—tempat di mana sebagian besar masyarakat Indonesia masih menggantungkan hidupnya.

Apakah skema ini mampu bertahan dalam jangka panjang tentu akan sangat bergantung pada konsistensi pelaksanaan di lapangan. Namun setidaknya, untuk saat ini, desa mulai melihat bahwa program makan gratis tidak hanya bicara soal kebutuhan gizi anak-anak sekolah, tetapi juga tentang bagaimana roda ekonomi lokal bisa kembali bergerak.

Baca Juga: SBY Soroti Tekanan di Pasar Modal dan Nilai Tukar, Ajak Semua Pihak Jaga Kepercayaan Ekonomi

---

Penulis: Redaksi Ekonomi
Editor: Tim Editorial