Anggaran MBG Dipangkas Rp67 Triliun, Penerima Tetap 62 Juta

Ken Zanindha

Updated on:

Pejabat Kementerian Keuangan saat memberikan keterangan pers kepada media terkait penyesuaian anggaran program negara.

Pemerintah memangkas anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp67 triliun menjadi Rp268 triliun dalam APBN 2026. Meski demikian, pemerintah memastikan jumlah penerima manfaat tetap dipertahankan hingga sekitar 62 juta orang, seiring evaluasi tata kelola dan upaya efisiensi anggaran.

Program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tersebut tetap menjadi salah satu pos belanja terbesar dalam APBN 2026. Pemerintah menegaskan penyesuaian anggaran dilakukan untuk menjaga ruang fiskal tanpa mengurangi sasaran utama program, yakni pemenuhan kebutuhan gizi pelajar dan kelompok rentan.

Data Kementerian Keuangan menunjukkan jumlah penerima Program Makan Bergizi Gratis terus meningkat sejak akhir 2025. Penerima manfaat tercatat sekitar 39,7 juta orang pada Oktober 2025, naik menjadi 43,9 juta pada November dan 50,8 juta pada Desember.

Tren tersebut berlanjut sepanjang 2026. Jumlah penerima mencapai sekitar 60 juta orang pada Januari, 61,1 juta pada Februari, 61,8 juta pada Maret, hingga sekitar 62 juta orang pada April. Dari jumlah tersebut, sekitar 48,8 juta merupakan pelajar, sedangkan 13,2 juta lainnya berasal dari kelompok nonpelajar.

Pemerintah Evaluasi Tata Kelola Program MBG

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pemerintah tengah mengevaluasi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis agar penggunaan anggaran lebih efektif dan tepat sasaran.

“Presiden sedang memperbaiki tata kelola program dan cara penggunaan dananya,” ujar Purbaya.

Menurut Purbaya, evaluasi meliputi mekanisme distribusi makanan, kesiapan dapur pelaksana, penguatan pengawasan, hingga kualitas layanan di lapangan. Langkah tersebut dilakukan setelah sejumlah daerah melaporkan kendala operasional, termasuk keterlambatan distribusi akibat keterbatasan kapasitas produksi dan bertambahnya jumlah penerima.

Berdasarkan paparan data Kementerian Keuangan dalam konferensi pers APBN Kita yang dipantau Aksi.me, pemerintah juga memperkuat pengawasan distribusi agar efisiensi anggaran tidak mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Purbaya menegaskan Program Makan Bergizi Gratis tetap menjadi prioritas pemerintah. Menurutnya, efisiensi anggaran dilakukan dengan memperbaiki tata kelola sehingga manfaat program tetap dirasakan oleh pelajar dan kelompok rentan.

DPR Minta Efisiensi Tidak Kurangi Kualitas Makanan

Rencana penyesuaian anggaran MBG turut menjadi perhatian Komisi IX DPR RI. Anggota Komisi IX Asep Romy Romaya mengatakan efisiensi seharusnya difokuskan pada biaya distribusi, dukungan manajemen, dan operasional, bukan pada anggaran bahan pangan.

“Kualitas makanan yang akan didistribusikan tetap harus memenuhi kebutuhan nutrisi dan gizi bagi seluruh penerima manfaat. Itu batasan mutlaknya,” kata Asep dalam keterangan tertulis.

Menurut Asep, keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya diukur dari bertambahnya jumlah penerima, tetapi juga dari kemampuan pemerintah menjaga standar gizi yang diterima peserta didik dan kelompok sasaran lainnya. Komisi IX DPR RI menyatakan akan terus mengawasi pelaksanaan program agar efisiensi anggaran tidak memengaruhi mutu layanan.

Belanja MBG Naik Meski Anggaran Disesuaikan

Infografis 6 langkah alur operasional di dapur umum program Makan Bergizi Gratis MBG mulai dari penerimaan bahan hingga pendistribusian.
Gambaran alur kerja di Dapur MBG yang tetap berkomitmen menjaga higienitas dan kualitas gizi seimbang bagi anak-anak sekolah. (Ilustrasi: AI)

Di tengah penyesuaian anggaran, realisasi belanja Program Makan Bergizi Gratis terus meningkat. Kementerian Keuangan mencatat penyerapan anggaran mencapai Rp19,55 triliun pada Januari 2026, meningkat menjadi Rp38,97 triliun pada Februari, Rp55,34 triliun pada Maret, dan sekitar Rp75 triliun hingga April.

Pemerintah menjelaskan pemangkasan anggaran sebesar Rp67 triliun dilakukan sebagai bagian dari kebijakan efisiensi APBN 2026 di tengah meningkatnya kebutuhan belanja negara, seperti subsidi energi, pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur. Langkah tersebut diambil untuk menjaga ruang fiskal sekaligus meningkatkan efektivitas pelaksanaan program.

Pemerintah memastikan penyesuaian anggaran tidak mengubah sasaran utama Program Makan Bergizi Gratis. Jumlah penerima manfaat tetap dipertahankan, sementara kualitas makanan dan pengawasan distribusi menjadi fokus evaluasi agar kebutuhan gizi pelajar dan kelompok rentan tetap terpenuhi.

Baca Juga: Prabowo Sebut Program Makan Bergizi Gratis Mulai Gerakkan Ekonomi Desa


Penulis: Ken Zanindha