Anggaran MBG Dipangkas Rp67 Triliun, Pemerintah Pastikan Penerima Tak Berkurang

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo yang menyasar pelajar dan kelompok rentan di berbagai daerah.

Program tersebut menjadi salah satu pos belanja terbesar dalam APBN 2026 setelah pemerintah memutuskan menyesuaikan anggarannya dari Rp335 triliun menjadi Rp268 triliun di tengah kebijakan efisiensi belanja negara.

Meski anggaran mengalami penyesuaian, Kementerian Keuangan menegaskan cakupan program tetap dipertahankan. Data yang dipaparkan otoritas fiskal menunjukkan jumlah penerima manfaat terus meningkat sejak akhir 2025.

Pada Oktober 2025, jumlah penerima MBG tercatat sekitar 39,7 juta orang. Angka tersebut meningkat menjadi 43,9 juta orang pada November dan mencapai 50,8 juta orang pada Desember.

Tren kenaikan berlanjut sepanjang 2026. Kementerian Keuangan mencatat jumlah penerima mencapai sekitar 60 juta orang pada Januari, meningkat menjadi 61,1 juta orang pada Februari, 61,8 juta orang pada Maret, dan sekitar 62 juta orang pada April.

Dari jumlah tersebut, sekitar 48,8 juta penerima merupakan pelajar, sedangkan sekitar 13,2 juta lainnya berasal dari kelompok nonpelajar yang masuk dalam sasaran program.

Anggaran Turun, Penerima Tetap

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pemerintah saat ini tengah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan MBG untuk memastikan penggunaan anggaran berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.

“Presiden sedang memperbaiki tata kelola program dan cara penggunaan dananya,” ujar Purbaya.

Evaluasi tersebut mencakup berbagai aspek pelaksanaan, mulai dari mekanisme distribusi makanan, kesiapan fasilitas pendukung, hingga pengawasan kualitas layanan di lapangan.

Dalam beberapa bulan terakhir, sejumlah daerah melaporkan kendala operasional, termasuk keterlambatan distribusi makanan akibat keterbatasan kapasitas dapur pelaksana dan penyesuaian jumlah penerima yang terus bertambah.

Purbaya menegaskan upaya efisiensi anggaran harus tetap diiringi dengan terjaganya kualitas layanan kepada masyarakat.

“Program ini tidak kebal kritik. Presiden sedang menghitung cara terbaik untuk melakukan penghematan tanpa mengganggu efektivitas program dalam menyediakan makanan bagi anak-anak sekolah,” kata dia.

Selain aspek anggaran, perhatian kini diarahkan pada penguatan pengawasan distribusi dan kualitas pelaksanaan program di lapangan. Pengawasan diperkuat karena program menjangkau jutaan siswa dan kelompok penerima manfaat di berbagai daerah.

DPR Minta Efisiensi Tak Ganggu Kualitas Makanan

Rencana penyesuaian anggaran MBG turut mendapat perhatian dari DPR RI. Anggota Komisi IX DPR RI Asep Romy Romaya menilai langkah efisiensi yang dilakukan pemerintah tidak boleh berdampak pada kualitas makanan maupun pemenuhan kebutuhan gizi penerima manfaat.

Asep mengatakan Komisi IX memahami langkah efisiensi dan perbaikan tata kelola yang sedang dilakukan pemerintah. Namun, penghematan seharusnya difokuskan pada biaya teknis dan operasional, bukan pada komponen yang berkaitan langsung dengan kualitas bahan pangan.

“Seperti halnya biaya distribusi, biaya dukungan manajemen maupun biaya manajemen operasional, bukan berhubungan dengan porsi anggaran biaya bahan baku pangan. Kualitas makanan yang akan didistribusikan tetap harus memenuhi kebutuhan nutrisi dan gizi bagi seluruh penerima manfaat. Itu batasan mutlaknya,” kata Asep dalam keterangan tertulis, Kamis (21/5).

Ia menegaskan keberhasilan program tidak hanya diukur dari luasnya cakupan penerima, tetapi juga dari kemampuan pemerintah menjaga standar gizi yang diterima peserta didik dan kelompok sasaran lainnya.

Komisi IX DPR menyatakan akan terus mengawasi pelaksanaan program agar efisiensi anggaran tidak memengaruhi kualitas layanan kepada penerima manfaat.

Belanja MBG Capai Rp75 Triliun

Di tengah penyesuaian anggaran, realisasi belanja MBG terus menunjukkan peningkatan sepanjang awal tahun.

Kementerian Keuangan mencatat penyerapan anggaran mencapai Rp19,55 triliun pada Januari 2026. Nilai tersebut meningkat menjadi Rp38,97 triliun pada Februari, Rp55,34 triliun pada Maret, dan sekitar Rp75 triliun pada April.

Purbaya menegaskan MBG tetap menjadi salah satu prioritas pemerintah meski dilakukan penyesuaian anggaran.

“Ini program yang baik dan kami akan terus mendukungnya, sambil terus meningkatkan efisiensinya ke depan,” ujarnya.

Ruang Fiskal Jadi Tantangan

Di sisi lain, kebutuhan belanja negara juga terus meningkat, mulai dari subsidi energi, pendidikan, kesehatan, hingga pembangunan infrastruktur. Kondisi tersebut membuat ruang fiskal menjadi lebih terbatas sehingga efisiensi dilakukan pada sejumlah pos anggaran.

Meski demikian, pemerintah memastikan penyesuaian anggaran tidak mengubah sasaran utama program yang berfokus pada pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, khususnya pelajar dan kelompok rentan.

Hingga April 2026, jumlah penerima MBG tercatat sekitar 62 juta orang, terdiri atas 48,8 juta pelajar dan 13,2 juta penerima nonpelajar.

Baca Juga: Prabowo Sebut Program Makan Bergizi Gratis Mulai Gerakkan Ekonomi Desa

---

Penulis: Ken Zanindha