Bandung, 2 Mei 2026 — Gelombang kritik terhadap kebijakan Pemerintah Kota Bandung terus menguat. Komunitas Buah Batu Corps (BBC) menyatakan akan menggelar aksi demonstrasi terhadap Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menyusul polemik penghentian Car Free Day (CFD) di kawasan Buah Batu.
Keputusan tersebut dinilai tidak hanya berdampak pada aktivitas masyarakat, tetapi juga menyentuh aspek sosial, ekonomi, hingga akses terhadap ruang publik di Kota Bandung.
CFD Buah Batu Dinilai Punya Nilai Sosial Tinggi
Dalam konferensi pers yang digelar di Buah Batu Regency, BBC menyebut kondisi kota saat ini berada dalam “darurat ruang publik”. Istilah tersebut digunakan untuk menggambarkan semakin terbatasnya akses masyarakat terhadap ruang terbuka.
CFD Buah Batu sendiri bukan program baru. Sejak dimulai pada 19 Juni 2011, kegiatan ini telah berkembang menjadi ruang interaksi sosial sekaligus penggerak ekonomi warga. Ribuan masyarakat memanfaatkannya untuk berolahraga, bersosialisasi, hingga menjalankan usaha mikro.
Namun, penghentian kegiatan tersebut dinilai dilakukan tanpa transparansi dan minim pelibatan komunitas yang selama ini menjadi bagian dari ekosistemnya.
Pernyataan Resmi
Ketua Umum BBC, H. Bagus Machdiantoro, menilai kebijakan tersebut mencerminkan pembatasan ruang publik yang tidak berpihak pada masyarakat.
“Ruang publik seharusnya menjadi milik bersama, bukan hanya kelompok tertentu. Namun sekarang justru terasa semakin eksklusif,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa polemik ini bukan sekadar persoalan kegiatan CFD, melainkan menyangkut cara pemerintah memposisikan masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan.
“Ini bukan hanya soal CFD, tapi tentang bagaimana pemerintah memperlakukan warga—sebagai subjek atau sekadar objek kebijakan,” tegasnya.
Baca Juga: TII Soroti Reshuffle Kabinet: Dinilai Lebih Bernuansa Politik Ketimbang Evaluasi Kinerja
Kritik Meluas ke Kebijakan Ruang Publik Lain
Selain penghentian CFD, BBC juga menyoroti pembatasan akses di sejumlah ruang publik lain, termasuk kawasan Alun-Alun Bandung yang kini dipagari.
Menurut mereka, kebijakan tersebut menunjukkan kecenderungan eksklusi ruang publik yang berpotensi mengurangi keterlibatan masyarakat dalam kehidupan kota.
“Jika ruang publik dipagari, lalu sebenarnya kota ini dibangun untuk siapa?” kata Bagus.
Soroti Regulasi yang Dinilai Diabaikan
BBC juga mengacu pada sejumlah regulasi yang dinilai belum dijalankan secara optimal, antara lain:
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
- Ketentuan minimal 30 persen Ruang Terbuka Hijau (RTH)
- Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2019
Menurut mereka, regulasi tersebut seharusnya menjadi dasar dalam memastikan akses publik tetap terbuka dan inklusif.
Dampak terhadap Masyarakat dan UMKM
Penghentian CFD Buah Batu dinilai memiliki dampak langsung terhadap berbagai lapisan masyarakat, khususnya pelaku usaha kecil.
Ketua PP Jawa Barat, Dian Rahadian, menegaskan bahwa kegiatan CFD selama ini menjadi sumber penghidupan bagi banyak pelaku UMKM.
Penghentian aktivitas tersebut berpotensi menurunkan pendapatan pedagang, sekaligus mengurangi ruang interaksi sosial masyarakat yang selama ini terbentuk secara organik.
Analisis: Ruang Publik dan Potensi Konflik Sosial
Kebijakan terkait CFD memiliki dampak ganda. Di satu sisi, kegiatan ini terbukti memberikan manfaat sosial dan ekonomi, namun di sisi lain juga berpotensi menimbulkan konflik jika tidak dikelola dengan baik.
Beberapa potensi konflik yang dapat muncul antara lain:
- Perebutan ruang usaha antar pedagang akibat keterbatasan pengelolaan
- Politisasi kegiatan yang berpotensi memicu gesekan antar kelompok
- Persaingan ruang publik yang memicu ketegangan sosial
Meski demikian, secara umum CFD dinilai memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan ekonomi lokal, kualitas lingkungan, serta kesadaran masyarakat terhadap gaya hidup sehat.
Baca Juga : Eka Santosa Soroti Dugaan Pelanggaran Prosedur KPK dalam Penanganan Kasus Ono Surono
Rencana Aksi Demonstrasi
BBC menegaskan bahwa aksi demonstrasi akan menjadi langkah terakhir. Mereka berencana mengirimkan surat kepada Pemerintah Kota Bandung sebagai upaya membuka ruang dialog.
Namun, jika tidak ada respons, aksi turun ke jalan dinilai tidak dapat dihindari.
“Jika ruang dialog tertutup, maka jalanan akan menjadi ruang bicara rakyat,” ujar Bagus.
Penutup
Polemik penghentian CFD Buah Batu mencerminkan dinamika hubungan antara kebijakan pemerintah dan aspirasi masyarakat. Isu ini tidak hanya berkaitan dengan aktivitas mingguan, tetapi juga menyentuh prinsip dasar tentang akses dan pengelolaan ruang publik.
Ke depan, dialog terbuka dan partisipatif menjadi kunci untuk meredam potensi konflik serta memastikan kebijakan yang diambil mampu mengakomodasi kepentingan bersama.
Baca Juga: Dialog “Sauyunan” Perkuat Sinergitas Pemerintah Kota Banjar dan Warga Perantau
