Kaukus Ketokohan Jawa Barat (KKJB) mengusulkan mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan atau Aher menjadi salah satu pembantu Presiden. Usulan tersebut mengemuka dalam saresehan yang membahas arah masa depan Jawa Barat di Aula Pikiran Rakyat, Jalan Asia Afrika, Kota Bandung, Rabu (19/8/2026).
Ketua KKJB Eka Santosa mengatakan forum tersebut menjadi ruang untuk merumuskan rekomendasi mengenai masa depan Jawa Barat. KKJB menyebut provinsi tersebut memiliki sekitar 50 juta penduduk yang tersebar di 27 kabupaten/kota.
“Forum ini adalah wadah kejujuran untuk mencari rekomendasi demi perbaikan Jawa Barat ke depan,” ujar Eka.
Dalam saresehan tersebut, pembahasan berkembang dari persoalan demografi ke sejarah kepemimpinan, politik, budaya, serta posisi strategis Jawa Barat dalam pembangunan nasional.
KKJB Soroti Kepemimpinan Jawa Barat
Eka mengatakan semboyan “Jawa Barat, Gemah Ripah Repeh Rapih” semestinya menjadi nilai yang dijiwai oleh setiap pemimpin Jawa Barat. Ia juga mengingatkan agar semboyan tersebut tidak dicampuradukkan dengan ungkapan lain yang tidak jelas asal-usulnya.
Forum kemudian membahas perjalanan kepemimpinan Jawa Barat sejak era Orde Lama, Orde Baru, hingga Reformasi. Sejumlah gubernur yang disoroti antara lain Solihin G.P., Yogie S. Memet, Nana Nuriana, dan Ahmad Heryawan.
Ahmad Heryawan menjabat Gubernur Jawa Barat selama dua periode, 2008-2018. Saat ini, Aher menjalankan tugas sebagai anggota DPR RI periode 2024-2029.
Pengamat Politik dan Pemerintahan Universitas Jenderal Achmad Yani, Arlan Siddha, membandingkan karakter kepemimpinan Ahmad Heryawan, Ridwan Kamil, dan Dedi Mulyadi.
Menurut Arlan, Ahmad Heryawan lebih menonjolkan pendekatan intelektualitas, Ridwan Kamil menggunakan pendekatan teknokratis, sedangkan Dedi Mulyadi lebih kuat dengan pendekatan kesundaan.
Usulan Aher Mengemuka dalam Saresehan KKJB
KKJB menyebut Jawa Barat memiliki posisi strategis dengan sekitar 50 juta penduduk dan sekitar 35 juta pemilih potensial. Atas kondisi tersebut, KKJB menilai aspirasi Jawa Barat perlu mendapat perhatian yang proporsional dalam kebijakan pemerintah pusat.
Berangkat dari pengalaman Ahmad Heryawan memimpin Jawa Barat selama dua periode dan tugasnya sebagai anggota DPR RI, KKJB mengusulkan Aher menjadi salah satu pembantu Presiden.
Usulan Ahmad Heryawan tersebut menjadi salah satu poin utama saresehan, selain gagasan untuk memperkuat posisi Jawa Barat dalam pembangunan nasional.
Pada sesi lain, diskusi membahas karakter kepemimpinan Gubernur Jawa Barat saat ini, Dedi Mulyadi. Pengamat politik Universitas Padjadjaran, Dr. Affan Sulaeman, M.A., diminta mengaitkan kepemimpinan Dedi Mulyadi dengan tipologi kepemimpinan Max Weber, yakni tradisional, karismatik, dan legal-rasional.
Setelah pertanyaan peserta dipertajam, Affan menyatakan kepemimpinan Dedi Mulyadi menurut pengamatannya cenderung mengarah pada “one man show”. Pernyataan tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam saresehan KKJB.
Kegiatan yang digelar untuk menyambut HUT ke-81 Provinsi Jawa Barat sekaligus HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia itu dihadiri sejumlah tokoh. Di antaranya mantan Ketua DPRD Jawa Barat Irfan Suryanagara, aktivis budaya dan lingkungan Sunda Dadang Hermawan atau Mang Utun, Ketua Umum DPP Kujang Sang Prabu Bebeng D. Suryana, serta mantan pimpinan DPRD Jawa Barat Komarudin Taher sebagai moderator.
Selain membahas sejarah kepemimpinan Jawa Barat, forum tersebut menghasilkan usulan agar Ahmad Heryawan mendapat peran lebih besar di tingkat nasional. Diskusi juga menyoroti karakter kepemimpinan Jawa Barat saat ini serta posisi strategis provinsi tersebut dalam pembangunan nasional.
Baca Juga
- Eka Santosa Soroti Konsolidasi HKTI Jabar dan Agenda Ketahanan Pangan
- BOMA Jawa Barat Anugerahkan Gelar Kehormatan kepada Jaksa Agung, Dorong Penegakan Hukum dan Perlindungan Lingkungan
- Jumhur Hidayat Diharapkan Jawab Krisis Lingkungan Jawa, dari Hutan Menyusut hingga Sampah Bandung Raya
Penulis: Rudiawan Setiadarma
Rudiawan Setiadarma merupakan jurnalis yang bergabung dengan Aksi sejak 2023. Ia memiliki pengalaman peliputan di sejumlah media dan fokus pada isu pemerintahan, hukum, serta kebijakan publik di tingkat regional dan nasional.
