Pemerintah menunggu hasil pendataan Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai dasar pemutakhiran penentuan desil dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Evaluasi data tersebut berlangsung bersamaan dengan rencana pembatasan penyaluran subsidi Pertalite agar lebih tepat sasaran.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pembagian desil tetap menggunakan skala 1 hingga 10. Menurut dia, istilah desil secara statistik tidak dapat diperluas menjadi lebih dari 10 kelompok karena membagi populasi dalam rentang 0 hingga 100 persen.
Dalam keterangannya kepada wartawan di Jakarta, Airlangga menyebut pemerintah masih menunggu hasil pendataan BPS untuk menjadi salah satu dasar pemutakhiran penentuan desil dalam DTSEN.
“Itu kan di BPS. BPS sedang melakukan sensus ekonomi. Kita tunggu saja sensus ekonominya,” ujar Airlangga.
Pemerintah Kaji Ulang Desil dalam DTSEN
Dalam DTSEN, masyarakat dikelompokkan ke dalam 10 desil berdasarkan tingkat kesejahteraan sosial ekonomi. Desil 1 merepresentasikan kelompok dengan tingkat kesejahteraan terendah, sedangkan Desil 10 berada pada kelompok dengan tingkat kesejahteraan tertinggi.
Pemerintah sebelumnya mendapat sorotan terkait penentuan kelompok desil yang digunakan sebagai salah satu dasar penyaluran program perlindungan sosial dan subsidi. Karena itu, ketepatan dan pemutakhiran data menjadi faktor penting sebelum kebijakan diterapkan.
Airlangga menegaskan pembagian tetap menggunakan 10 kelompok. Pemerintah akan menunggu perkembangan hasil pendataan BPS, termasuk Sensus Ekonomi 2026, sebelum melakukan penyempurnaan berdasarkan data sosial ekonomi terbaru.
Pertalite Desil 10 Mulai Dibatasi
Di tengah proses pemutakhiran data, pemerintah menyiapkan pembatasan penyaluran Pertalite bagi kelompok masyarakat tertentu. Pembahasan sebelumnya mencakup kemungkinan pembatasan bagi masyarakat Desil 9 dan Desil 10.
Namun, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut tahap awal kebijakan akan diarahkan kepada kelompok Desil 10. Langkah tersebut merupakan bagian dari upaya meningkatkan ketepatan sasaran subsidi BBM.
“Kita akan coba nanti beberapa bulan ke depan yang desil sepuluh kita batasi dulu,” kata Purbaya.
Airlangga juga menyebut skema pembatasan dapat mempertimbangkan jenis kendaraan sebagai salah satu indikator. Pemerintah masih menyiapkan mekanisme penyaluran subsidi sebelum kebijakan tersebut diterapkan secara lebih luas.
Purbaya memperkirakan penyesuaian penerima subsidi dapat menghasilkan efisiensi sekitar 10 persen. Namun, pemerintah masih melakukan penghitungan untuk menentukan nilai penghematan yang sebenarnya.
Berdasarkan APBN 2026, pagu subsidi energi mencapai Rp210,1 triliun. Jika angka efisiensi 10 persen diterapkan terhadap nilai tersebut, secara matematis nilainya setara sekitar Rp21,01 triliun, meski angka itu belum menjadi proyeksi penghematan resmi pemerintah.
Akurasi Data Jadi Dasar Penyaluran Subsidi
Ketepatan data DTSEN menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan penerima subsidi dan program perlindungan sosial. Kesalahan klasifikasi dapat menyebabkan subsidi diterima kelompok yang tidak menjadi sasaran kebijakan.
Karena itu, pemerintah menempatkan hasil pendataan BPS sebagai bagian dari dasar pemutakhiran penentuan desil. Data sosial ekonomi yang lebih akurat diharapkan dapat mendukung kebijakan subsidi yang lebih tepat sasaran.
Pemerintah masih menyusun mekanisme pembatasan Pertalite dan melakukan penghitungan dampak fiskalnya. Hasil pemutakhiran data dan evaluasi kebijakan tersebut akan menjadi dasar bagi langkah pemerintah dalam menyalurkan subsidi energi.
Baca Juga
- Harga Solar Non-Subsidi Turun, Industri dan Transportasi Diuntungkan
- ICP April 2026 Tembus US$117,31, Subsidi Energi Berpotensi Naik
- Inflasi April 2026 Diproyeksi Naik, Harga Energi dan Pangan Jadi Tekanan Baru
Penulis: Ken Zanindha
Ken Zanindha adalah jurnalis Aksi.me yang berfokus pada liputan ekonomi, industri, dan kebijakan publik. Berbekal latar belakang pendidikan komunikasi dari STIKOM Bandung serta pengalaman sebagai reporter di sejumlah televisi lokal, ia menulis berita dan analisis yang mengutamakan akurasi, verifikasi, dan relevansi bagi pembaca.
