BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sama-sama merupakan badan penyelenggara jaminan sosial, tetapi keduanya bukan badan yang sama dan tidak menjalankan program yang sama. BPJS Kesehatan menyelenggarakan program jaminan kesehatan, sedangkan BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan berbagai program jaminan sosial yang berkaitan dengan risiko ketenagakerjaan.
Perbedaan antara badan dan program ini penting dipahami karena masyarakat sering menyebut seluruh perlindungan sosial tersebut hanya sebagai “BPJS”. Padahal, seorang pekerja dapat memiliki kepesertaan pada kedua badan sekaligus karena manfaat yang diberikan saling berbeda dan tidak otomatis menggantikan satu sama lain.
Ringkasan Cepat
- BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan adalah dua badan penyelenggara yang berbeda.
- BPJS Kesehatan menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
- BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan JKK, JHT, JP, JKM, dan JKP.
- JKN berfokus pada perlindungan kebutuhan pelayanan kesehatan.
- JKK melindungi risiko kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.
- JHT memberikan manfaat uang tunai berdasarkan kondisi dan persyaratan yang ditentukan.
- JP memberikan manfaat pensiun sesuai ketentuan program.
- JKM memberikan manfaat kepada ahli waris sesuai persyaratan ketika peserta meninggal dunia.
- JKP memberikan manfaat bagi pekerja yang kehilangan pekerjaan dan memenuhi persyaratan.
- Satu orang dapat menjadi peserta BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sekaligus.
- Untuk pekerja Penerima Upah (PU), iuran setiap program memiliki persentase dan pihak penanggung yang berbeda.
- Tarif iuran PU tidak boleh digunakan untuk menghitung iuran Bukan Penerima Upah (BPU), Pekerja Migran Indonesia, atau jasa konstruksi.
BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan: Apa Bedanya Badan dan Program?
Salah satu sumber kebingungan adalah penggunaan kata “BPJS” untuk menyebut badan sekaligus program. Secara sederhana, BPJS adalah penyelenggaranya, sedangkan JKN, JKK, JHT, JP, JKM, dan JKP adalah program yang diselenggarakan.
1. BPJS Kesehatan adalah badan penyelenggara
BPJS Kesehatan merupakan badan hukum publik yang dibentuk berdasarkan UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Badan ini bertugas menyelenggarakan program jaminan kesehatan.
Program yang diselenggarakan BPJS Kesehatan adalah Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Jadi, ketika masyarakat mengatakan “BPJS Kesehatan”, yang dimaksud dapat merujuk pada badan penyelenggaranya maupun layanan kepesertaan JKN yang dikelolanya.
2. BPJS Ketenagakerjaan adalah badan penyelenggara
BPJS Ketenagakerjaan juga merupakan badan hukum publik yang dibentuk berdasarkan UU No. 24 Tahun 2011, tetapi memiliki ruang lingkup program berbeda.
BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan lima program utama:
- Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK);
- Jaminan Hari Tua (JHT);
- Jaminan Pensiun (JP);
- Jaminan Kematian (JKM);
- Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).
Dengan demikian, BPJS Ketenagakerjaan adalah badannya, sedangkan JKK, JHT, JP, JKM, dan JKP adalah programnya. BPJS Ketenagakerjaan sendiri mencantumkan lima program tersebut sebagai bagian dari perlindungan bagi pekerja.
Mengapa pembedaan ini penting?
Pembedaan badan dan program membantu pembaca memahami bahwa tidak semua manfaat BPJS berasal dari satu sistem yang sama.
Misalnya, seseorang yang sakit biasa dan membutuhkan pelayanan kesehatan menggunakan mekanisme JKN melalui BPJS Kesehatan. Sementara pekerja yang mengalami kecelakaan karena pekerjaan dapat masuk dalam cakupan JKK melalui BPJS Ketenagakerjaan, apabila memenuhi ketentuan program.
Dengan kata lain:
Badan = siapa yang menyelenggarakan.
Program = perlindungan apa yang diberikan.
Pengertian BPJS dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS merupakan badan hukum publik yang dibentuk berdasarkan UU No. 24 Tahun 2011.
Pembentukan BPJS tidak berdiri sendiri. Sistem tersebut merupakan bagian dari kerangka UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).
UU No. 24 Tahun 2011 kemudian mengatur pembentukan dua badan, yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Pembagian fungsi keduanya dibuat berbeda agar risiko kesehatan dan risiko sosial ekonomi yang berkaitan dengan pekerjaan dapat ditangani melalui program masing-masing.
Apa Itu BPJS Kesehatan?
BPJS Kesehatan menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Fokus JKN adalah memberikan perlindungan kepada peserta dalam memperoleh pelayanan kesehatan sesuai ketentuan program. Pelayanan dilakukan melalui mekanisme fasilitas kesehatan dan sistem rujukan yang berlaku.
Landasan penting penyelenggaraan JKN antara lain Perpres No. 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, yang telah beberapa kali diubah dan terakhir melalui Perpres No. 59 Tahun 2024.
Perpres tersebut mengatur berbagai aspek kepesertaan, iuran, manfaat, dan penyelenggaraan JKN.
Apa Itu BPJS Ketenagakerjaan?
BPJS Ketenagakerjaan memberikan perlindungan terhadap berbagai risiko sosial ekonomi yang berkaitan dengan pekerjaan.
Lima program yang perlu dibedakan adalah:
Jaminan Kecelakaan Kerja atau JKK
JKK memberikan perlindungan terhadap kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja sesuai ketentuan program.
Program ini relevan ketika risiko yang dialami pekerja mempunyai hubungan dengan pekerjaan atau kegiatan kerja yang memenuhi ketentuan JKK.
Jaminan Hari Tua atau JHT
JHT memberikan manfaat uang tunai berdasarkan akumulasi iuran dan hasil pengembangannya, tetapi pencairannya tidak dapat dilakukan secara bebas kapan saja.
Manfaat JHT diberikan apabila peserta memenuhi kondisi yang ditentukan dalam peraturan, antara lain mencapai usia tertentu, mengalami cacat total tetap, meninggal dunia, atau berhenti bekerja dalam kondisi yang memenuhi persyaratan.
BPJS Ketenagakerjaan juga mengatur kondisi tertentu untuk klaim sebagian JHT. Karena itu, JHT lebih tepat dipahami sebagai program jaminan sosial dengan manfaat uang tunai yang pencairannya tunduk pada persyaratan program, bukan sebagai rekening tabungan biasa.
Jaminan Pensiun atau JP
JP memberikan manfaat untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak ketika peserta memasuki usia pensiun atau mengalami kondisi tertentu yang ditetapkan dalam program.
Berbeda dengan JHT, manfaat JP pada dasarnya merupakan program perlindungan pensiun yang memiliki persyaratan dan mekanisme manfaat tersendiri.
Jaminan Kematian atau JKM
JKM memberikan manfaat kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja, sesuai persyaratan program.
Jika kematian berkaitan dengan kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja, penentuan manfaat mengikuti ketentuan program yang relevan.
Jaminan Kehilangan Pekerjaan atau JKP
JKP memberikan perlindungan kepada pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja dan memenuhi persyaratan.
Berdasarkan perubahan melalui PP No. 6 Tahun 2025, manfaat uang tunai JKP diberikan sebesar 60% dari upah selama paling lama enam bulan, dengan batas atas upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan sebesar Rp5 juta. JKP juga mencakup akses informasi pasar kerja dan pelatihan kerja.
Perbedaan Utama BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan
Perbedaan utama dapat dilihat dari badan penyelenggara, program, risiko yang dilindungi, peserta, iuran, dan mekanisme manfaat.
BPJS Kesehatan berhubungan dengan JKN dan pelayanan kesehatan. BPJS Ketenagakerjaan berhubungan dengan lima program yang masing-masing melindungi risiko berbeda.
Karena itu, kartu atau nomor kepesertaan BPJS Kesehatan tidak dapat dianggap sebagai pengganti kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.
Tabel Perbandingan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan
| Aspek | BPJS Kesehatan | BPJS Ketenagakerjaan |
|---|---|---|
| Badan | BPJS Kesehatan | BPJS Ketenagakerjaan |
| Program utama | Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) | JKK, JHT, JP, JKM, JKP |
| Fokus | Pelayanan dan perlindungan kesehatan | Risiko sosial ekonomi ketenagakerjaan |
| Peserta | Penduduk sesuai kategori JKN | Pekerja sesuai kategori program |
| Kecelakaan kerja | Bukan fungsi khusus | JKK |
| Hari tua | Bukan fungsi utama | JHT |
| Pensiun | Bukan fungsi utama | JP |
| Kematian terkait program ketenagakerjaan | Bukan fungsi khusus | JKM/JKK sesuai kondisi |
| Kehilangan pekerjaan | Bukan fungsi utama | JKP |
| Iuran | Bergantung kategori peserta | Bergantung program dan kategori pekerja |
| Kepesertaan bersamaan | Dapat dimiliki | Dapat dimiliki |
Tabel tersebut menunjukkan bahwa membandingkan “BPJS Kesehatan versus BPJS Ketenagakerjaan” sebenarnya kurang tepat jika dianggap sebagai dua produk yang saling bersaing. Keduanya merupakan badan berbeda dengan mandat program yang berbeda.
Landasan Hukum BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan
UU No. 40 Tahun 2004 tentang SJSN
UU No. 40 Tahun 2004 menjadi fondasi Sistem Jaminan Sosial Nasional. Undang-undang ini mengatur kerangka jaminan sosial yang menjadi dasar penyelenggaraan berbagai program jaminan sosial.
UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS
UU No. 24 Tahun 2011 menjadi dasar pembentukan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.
Undang-undang ini membedakan fungsi kedua badan tersebut. BPJS Kesehatan menyelenggarakan jaminan kesehatan, sedangkan BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan JKK, JHT, JP, dan JKM. JKP kemudian diatur dalam regulasi khusus mengenai jaminan kehilangan pekerjaan.
Regulasi Jaminan Kesehatan
JKN terutama diatur melalui Perpres No. 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan beserta perubahannya, termasuk Perpres No. 59 Tahun 2024.
Regulasi Jaminan Ketenagakerjaan
JKK dan JKM antara lain diatur melalui PP No. 44 Tahun 2015 beserta perubahannya.
JHT diatur melalui PP No. 46 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan PP No. 60 Tahun 2015, sedangkan JP diatur melalui PP No. 45 Tahun 2015.
JKP diatur melalui PP No. 37 Tahun 2021 sebagaimana diubah dengan PP No. 6 Tahun 2025. Ketentuan pelaksanaannya juga diperbarui melalui peraturan Menteri Ketenagakerjaan.
Siapa yang Dapat Menjadi Peserta?
BPJS Kesehatan memiliki cakupan peserta yang lebih luas karena JKN ditujukan untuk penduduk sesuai kategori kepesertaan yang diatur dalam peraturan.
BPJS Ketenagakerjaan lebih terkait dengan status sebagai pekerja. Kategori yang dikenal antara lain:
- Penerima Upah (PU);
- Bukan Penerima Upah (BPU);
- peserta jasa konstruksi;
- Pekerja Migran Indonesia;
- kategori lain sesuai ketentuan program.
Karena karakteristik peserta berbeda, cara menghitung iuran juga tidak dapat disamakan.
Syarat dan Dokumen Administrasi
Secara umum, data kependudukan seperti NIK, KTP, dan KK merupakan data penting dalam administrasi kepesertaan.
Untuk pekerja PU, data pekerja dan pemberi kerja menjadi bagian penting dalam administrasi BPJS Ketenagakerjaan.
Untuk peserta BPU, data pribadi dan informasi mengenai pekerjaan atau kegiatan usaha diperlukan sesuai mekanisme pendaftaran.
Dokumen klaim berbeda menurut program. Klaim JHT tidak memiliki daftar persyaratan yang identik dengan klaim JKK, JKM, JP, atau JKP.
Panduan Alur Pendaftaran dan Penggunaan
BPJS Kesehatan
Secara umum:
- Menentukan kategori kepesertaan.
- Menyiapkan data identitas.
- Mendaftar atau didaftarkan.
- Memastikan status kepesertaan.
- Membayar iuran jika menjadi kewajiban peserta.
- Menggunakan fasilitas kesehatan sesuai ketentuan.
- Mengikuti mekanisme rujukan jika diperlukan.
BPJS Ketenagakerjaan
Untuk pekerja PU, pemberi kerja berperan dalam pendaftaran dan pembayaran iuran sesuai program.
Untuk BPU, pekerja dapat mendaftarkan diri melalui mekanisme yang tersedia.
Setelah menjadi peserta, manfaat dapat diajukan ketika kondisi yang dipersyaratkan oleh program terjadi.
Alur Singkat
BPJS Kesehatan
Peserta → JKN → Iuran/Kepesertaan → Fasilitas Kesehatan → Pelayanan → Rujukan bila diperlukan
BPJS Ketenagakerjaan
Pekerja → Kepesertaan → JKK/JHT/JP/JKM/JKP → Iuran → Risiko Terjadi → Klaim/Manfaat
Contoh Hitungan Iuran untuk Pekerja Penerima Upah
Bagian ini perlu dibaca khusus sebagai simulasi peserta Penerima Upah (PU). Tarif tersebut tidak otomatis berlaku bagi BPU, jasa konstruksi, atau Pekerja Migran Indonesia.
Sebagai contoh, seorang pekerja memiliki upah Rp6.000.000 per bulan.
1. Iuran BPJS Kesehatan
Untuk peserta PPU, iuran JKN sebesar 5% dari gaji atau upah, dengan pembagian 4% dibayar pemberi kerja dan 1% dibayar peserta. Ketentuan tersebut tercantum dalam regulasi JKN.
Dengan upah Rp6.000.000:
- Total iuran: 5% × Rp6.000.000 = Rp300.000 per bulan.
- Bagian pemberi kerja: 4% × Rp6.000.000 = Rp240.000.
- Bagian pekerja: 1% × Rp6.000.000 = Rp60.000.
Jadi, dalam simulasi ini, bagian iuran JKN yang menjadi beban pekerja adalah Rp60.000 per bulan.
2. Iuran BPJS Ketenagakerjaan
Untuk peserta PU dengan upah Rp6.000.000:
JHT
- Pekerja: 2% × Rp6.000.000 = Rp120.000.
- Pemberi kerja: 3,7% × Rp6.000.000 = Rp222.000.
JP
- Pekerja: 1% × Rp6.000.000 = Rp60.000.
- Pemberi kerja: 2% × Rp6.000.000 = Rp120.000.
JKM
- Pemberi kerja: 0,3% × Rp6.000.000 = Rp18.000.
JKK
- Tarif bergantung pada tingkat risiko pekerjaan.
- Jika digunakan contoh tingkat risiko paling rendah, yaitu 0,24%, maka:
- 0,24% × Rp6.000.000 = Rp14.400, ditanggung pemberi kerja.
BPJS Ketenagakerjaan menetapkan tarif JKK PU berdasarkan tingkat risiko pekerjaan, sehingga angka 0,24% tersebut hanya merupakan contoh simulasi, bukan tarif untuk seluruh pekerja.
3. Total dalam simulasi
Dengan asumsi JKK 0,24%, hasilnya:
- Potongan pekerja untuk BPJS Kesehatan: Rp60.000.
- Potongan pekerja untuk BPJS Ketenagakerjaan: Rp120.000 + Rp60.000 = Rp180.000.
- Total potongan pekerja dari dua badan: Rp240.000 per bulan.
Sementara itu, kontribusi pemberi kerja dalam simulasi:
- BPJS Kesehatan: Rp240.000.
- JHT: Rp222.000.
- JP: Rp120.000.
- JKM: Rp18.000.
- JKK: Rp14.400.
Total kontribusi pemberi kerja = Rp614.400 per bulan.
Dengan demikian, total iuran yang dibayarkan untuk perlindungan pekerja dalam simulasi tersebut adalah Rp854.400 per bulan, dengan catatan angka JKK menggunakan asumsi risiko terendah dan perhitungan ini belum dimaksudkan sebagai simulasi untuk kategori peserta selain PU.
Catatan penting: JKP tidak ditambahkan sebagai potongan baru dari gaji pekerja dalam simulasi tersebut. Mekanisme pembiayaan JKP memiliki pengaturan tersendiri berdasarkan regulasi yang berlaku.
Mengapa Contoh Iuran Harus Dibedakan Menurut Kategori?
Pekerja sering melihat persentase iuran di internet kemudian langsung mengalikannya dengan penghasilan. Cara tersebut dapat menghasilkan perhitungan yang keliru jika kategori peserta tidak diperiksa terlebih dahulu.
BPJS Ketenagakerjaan memiliki struktur berbeda untuk PU, BPU, jasa konstruksi, dan PMI. Bahkan untuk kondisi tertentu, pemerintah dapat memberikan penyesuaian atau relaksasi iuran berdasarkan kebijakan yang berlaku.
Karena itu, ketika menghitung iuran, setidaknya tiga hal harus dipastikan:
- kategori peserta;
- program yang diikuti;
- dasar upah atau dasar perhitungan iuran.
Risiko dan Kendala yang Sering Terjadi
NIK atau Data Peserta Tidak Sesuai
Data yang berbeda antara KTP, KK, dan sistem kepesertaan dapat menghambat proses administrasi.
Solusinya adalah mencocokkan data kependudukan dan melakukan pembaruan melalui kanal resmi.
Status Kepesertaan Bermasalah
Perubahan pekerjaan, perpindahan segmen, atau persoalan pembayaran iuran dapat menyebabkan masalah administrasi.
Peserta sebaiknya memeriksa status kepesertaan secara berkala, bukan hanya ketika sudah membutuhkan manfaat.
Perusahaan Belum Mendaftarkan Pekerja
Pekerja PU perlu memastikan dirinya telah didaftarkan oleh pemberi kerja sesuai ketentuan.
Jika terdapat persoalan, dokumen seperti kontrak kerja, slip gaji, identitas, dan bukti kepesertaan dapat membantu proses pengaduan.
Salah Memahami JHT
JHT bukan rekening tabungan biasa yang dapat dicairkan kapan saja.
Klaim harus memenuhi kondisi dan persyaratan yang ditentukan program, termasuk kondisi terkait usia, berhenti bekerja, PHK, cacat total tetap, atau meninggal dunia.
Menganggap Semua Kecelakaan Ditangani dengan Program yang Sama
Kecelakaan biasa dan kecelakaan kerja harus dibedakan berdasarkan kondisi dan ketentuan program.
JKK secara khusus memberikan perlindungan terhadap kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.
Contoh Kasus
Karyawan Sakit Biasa
Seorang karyawan mengalami demam dan membutuhkan pemeriksaan dokter. Jika pelayanan tersebut termasuk manfaat JKN, mekanisme pelayanan berada dalam sistem BPJS Kesehatan.
Karyawan Mengalami Kecelakaan Kerja
Seorang pekerja mengalami kecelakaan ketika menjalankan pekerjaannya. Apabila memenuhi ketentuan kecelakaan kerja, JKK menjadi program yang relevan.
Pekerja Mengalami PHK
Pekerja yang mengalami PHK dapat mengajukan JKP apabila memenuhi persyaratan.
Manfaat uang tunai JKP berdasarkan ketentuan terbaru adalah 60% dari upah selama paling lama enam bulan, dengan batas upah yang menjadi dasar perhitungan Rp5 juta. Selain itu, terdapat akses informasi pasar kerja dan pelatihan kerja.
Pekerja Memasuki Masa Hari Tua
JHT memberikan manfaat uang tunai berdasarkan ketentuan program. JP memiliki fungsi berbeda karena ditujukan sebagai perlindungan pensiun.
Keduanya tidak seharusnya dianggap sebagai satu program yang sama hanya karena sama-sama berhubungan dengan masa setelah bekerja.
Analisis Penulis
Perbedaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan akan lebih mudah dipahami jika masyarakat terlebih dahulu membedakan siapa penyelenggaranya dan apa programnya.
BPJS Kesehatan adalah badan penyelenggara untuk program jaminan kesehatan. BPJS Ketenagakerjaan adalah badan penyelenggara untuk program jaminan sosial ketenagakerjaan. Di dalam BPJS Ketenagakerjaan terdapat lima program dengan risiko yang berbeda.
Pembedaan tersebut penting karena kebutuhan perlindungan seorang pekerja tidak berhenti pada biaya pengobatan. Pekerja juga menghadapi kemungkinan kecelakaan kerja, kehilangan penghasilan karena PHK, memasuki usia pensiun, atau meninggal dunia.
Dari sisi administrasi, pekerja juga perlu memahami bahwa potongan pada slip gaji bukan satu jenis iuran BPJS. Untuk pekerja PU, terdapat beberapa program dengan persentase, pihak penanggung, dan dasar perhitungan yang berbeda.
Contoh upah Rp6 juta menunjukkan hal tersebut. Sebagian iuran menjadi beban pekerja, sebagian menjadi tanggung jawab pemberi kerja, sementara JKK bergantung pada tingkat risiko pekerjaan. Karena itu, nominal potongan pada slip gaji sebaiknya tidak langsung dianggap sebagai seluruh biaya jaminan sosial pekerja.
Perubahan regulasi JKP pada 2025 juga menunjukkan pentingnya menggunakan informasi terbaru. Manfaat uang tunai JKP berubah menjadi 60% dari upah selama paling lama enam bulan dengan batas upah Rp5 juta, sehingga informasi lama mengenai skema manfaat JKP perlu diperiksa kembali.
Bagi pekerja, pemahaman yang paling praktis adalah memastikan badan penyelenggara, program yang diikuti, status kepesertaan, dasar iuran, dan kondisi yang memicu manfaat. Lima hal tersebut membantu menghindari kesalahan ketika membutuhkan pelayanan atau mengajukan klaim.
FAQ
Apakah BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan merupakan badan yang sama?
Tidak. Keduanya merupakan dua badan penyelenggara jaminan sosial yang berbeda.
Apa program BPJS Kesehatan?
BPJS Kesehatan menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Apa saja program BPJS Ketenagakerjaan?
BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan JKK, JHT, JP, JKM, dan JKP.
Apakah satu orang dapat memiliki BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sekaligus?
Ya. Seorang pekerja dapat menjadi peserta JKN dan sekaligus peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan.
Apakah BPJS Kesehatan dapat menggantikan BPJS Ketenagakerjaan?
Tidak. Kedua badan memiliki program dan fungsi perlindungan yang berbeda.
Berapa iuran BPJS Kesehatan untuk pekerja PU?
Untuk PPU, iuran JKN sebesar 5% dari gaji atau upah per bulan, dengan 4% dibayar pemberi kerja dan 1% oleh peserta sesuai ketentuan yang berlaku.
Berapa iuran JHT untuk pekerja PU?
JHT sebesar 5,7% dari upah, terdiri dari 2% yang dibayar pekerja dan 3,7% yang dibayar pemberi kerja.
Berapa iuran JP untuk pekerja PU?
JP sebesar 3% dari upah, terdiri dari 1% yang dibayar pekerja dan 2% yang dibayar pemberi kerja.
Berapa iuran JKK?
Untuk peserta PU, tarif JKK berkisar berdasarkan tingkat risiko pekerjaan. Contoh tarif terendah adalah 0,24% dari upah, sedangkan tingkat risiko yang lebih tinggi memiliki tarif lebih besar.
Apakah iuran PU berlaku untuk pekerja BPU?
Tidak. BPU memiliki mekanisme iuran yang berbeda. Tarif PU tidak boleh digunakan begitu saja untuk menghitung iuran BPU.
Apakah JHT dapat dicairkan kapan saja?
Tidak. Pencairan JHT harus memenuhi kondisi dan persyaratan program yang berlaku.
Berapa manfaat uang tunai JKP?
Berdasarkan ketentuan terbaru, manfaat uang tunai JKP sebesar 60% dari upah selama paling lama enam bulan, dengan batas upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan sebesar Rp5 juta.
Apakah semua pekerja yang terkena PHK otomatis mendapatkan JKP?
Tidak. Peserta harus memenuhi persyaratan kepesertaan dan persyaratan pengajuan manfaat yang berlaku.
Kesimpulan
BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan merupakan dua badan penyelenggara yang berbeda. BPJS Kesehatan menyelenggarakan JKN, sedangkan BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan JKK, JHT, JP, JKM, dan JKP.
Perbedaan badan dan program tersebut merupakan kunci untuk memahami sistem jaminan sosial. JKN berfokus pada perlindungan kesehatan, sedangkan program BPJS Ketenagakerjaan memberikan perlindungan terhadap risiko kecelakaan kerja, hari tua, pensiun, kematian, dan kehilangan pekerjaan sesuai program masing-masing.
Bagi pekerja PU, iuran juga tidak dapat dilihat sebagai satu potongan tunggal. Ada bagian yang ditanggung pekerja dan ada bagian yang menjadi tanggung jawab pemberi kerja, sementara tarif JKK bergantung pada tingkat risiko pekerjaan.
Contoh upah Rp6 juta memperlihatkan bahwa memahami persentase iuran saja belum cukup. Kategori peserta, jenis program, dasar upah, serta pihak yang menanggung iuran harus diketahui sebelum melakukan perhitungan.
Karena itu, pekerja sebaiknya secara berkala memeriksa status kepesertaan, memastikan data pribadi dan data pekerjaan benar, memahami program yang diikuti, serta menggunakan kanal resmi ketika membutuhkan pelayanan atau mengajukan manfaat.
Disclaimer: Artikel ini bertujuan untuk edukasi dan informasi umum, bukan pengganti konsultasi hukum, medis, atau keuangan secara individual. Ketentuan mengenai kepesertaan, iuran, manfaat, batas upah, dokumen, dan prosedur dapat berubah berdasarkan peraturan terbaru serta kondisi masing-masing peserta. Untuk kepastian mengenai kasus tertentu, gunakan informasi resmi BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Kementerian Ketenagakerjaan, dan instansi pemerintah yang berwenang.
Baca Juga
- Mengapa Olahraga Kardio Penting bagi Kesehatan Jantung?
- Cara Membangun Kebiasaan Tidur Berkualitas untuk Imunitas
- Panduan Kebutuhan Air Putih: Rumus, Tabel, dan Tips Lengkap
- Cara Ganti Faskes BPJS Kesehatan Lewat Mobile JKN, Panduan Online Lengkap
Penulis: Ken Zanindha
Ken Zanindha adalah jurnalis kesehatan Aksi.me lulusan komunikasi STIKOM Bandung. Bermodalkan pengalaman sebagai reporter TV lokal, ia fokus menyajikan berita dan analisis yang akurat, terverifikasi, serta relevan.
