Ketika konsumen menerima barang yang tidak sesuai pesanan, pekerja menghadapi perselisihan dengan pemberi kerja, atau warga merasa dirugikan oleh pelayanan publik, persoalannya tidak berhenti pada kerugian yang dialami. Ada pertanyaan yang lebih mendasar: hak apa yang dimiliki dan ke mana perlindungan hukum dapat dicari?
Pertanyaan tersebut dapat muncul dalam berbagai situasi. Sengketa perjanjian, persoalan tanah dan bangunan, pelayanan publik, hubungan kerja, hingga perkara pidana memiliki karakter yang berbeda, tetapi semuanya berkaitan dengan bagaimana hukum memberikan perlindungan kepada pihak yang hak atau kepentingannya terganggu.
Indonesia sendiri menegaskan prinsip negara hukum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Konstitusi juga menjamin setiap orang memperoleh pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum melalui Pasal 28D ayat (1).
Dari prinsip tersebut, perlindungan hukum tidak seharusnya dipahami hanya sebagai proses ketika perkara sudah masuk pengadilan. Hukum juga bekerja melalui aturan pencegahan, hak untuk mengajukan keberatan atau pengaduan, mekanisme penyelesaian sengketa, bantuan hukum, serta berbagai bentuk pemulihan yang tersedia berdasarkan jenis perkara.
Ringkasan Cepat
- Perlindungan hukum merupakan upaya berdasarkan hukum untuk melindungi hak, kepentingan, dan kedudukan seseorang.
- Perlindungan dapat bersifat preventif sebelum pelanggaran terjadi dan represif setelah terjadi pelanggaran atau sengketa.
- Dasarnya terdapat dalam UUD 1945 serta berbagai peraturan sesuai bidang hukum yang dihadapi.
- Contohnya dapat ditemukan dalam persoalan konsumen, perjanjian, hubungan kerja, pelayanan publik, administrasi pemerintahan, serta perkara pidana.
- Tidak semua masalah harus langsung diselesaikan melalui pengadilan.
- Bukti, kronologi, lembaga yang berwenang, dan pemilihan mekanisme penyelesaian menjadi bagian penting dalam mencari perlindungan.
- Masyarakat yang memenuhi persyaratan dapat memperoleh bantuan hukum berdasarkan UU Nomor 16 Tahun 2011.
Alur Singkat Perlindungan Hukum
Hak atau kepentingan terganggu → identifikasi persoalan → kumpulkan bukti → tentukan aturan dan lembaga berwenang → pilih mekanisme penyelesaian → pengaduan, mediasi, laporan, atau gugatan → pemeriksaan → keputusan atau putusan → pemulihan hak jika tersedia.
Perlindungan Hukum dalam Negara Hukum
Konsep perlindungan hukum berangkat dari prinsip bahwa kekuasaan dan hubungan antarwarga tidak boleh berjalan tanpa batas. Hak seseorang harus memiliki dasar perlindungan, sementara pihak yang melakukan tindakan yang merugikan dapat dimintai pertanggungjawaban melalui mekanisme yang ditentukan hukum.
Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sementara Pasal 28D ayat (1) menjamin hak setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
Dengan demikian, perlindungan hukum memiliki kaitan erat dengan kepastian hukum dan akses terhadap keadilan. Namun, keberadaan aturan saja belum otomatis menyelesaikan persoalan. Masyarakat juga perlu mengetahui bagaimana aturan tersebut digunakan ketika menghadapi masalah konkret.
Analisis Penulis
Dalam pandangan penulis, persoalan perlindungan hukum tidak semata-mata terletak pada ada atau tidaknya aturan. Tantangan yang lebih dekat dengan masyarakat adalah apakah aturan tersebut dapat dipahami dan diakses ketika seseorang benar-benar membutuhkannya.
Mengetahui bahwa seseorang memiliki hak merupakan langkah awal. Namun, pengetahuan tersebut perlu diikuti kemampuan untuk mengenali bukti yang relevan, menentukan lembaga yang berwenang, memahami prosedur, dan memilih jalur penyelesaian yang sesuai.
Di sinilah literasi hukum memiliki arti penting. Masyarakat tidak harus menjadi ahli hukum untuk memahami haknya. Setidaknya, seseorang perlu mengetahui kapan suatu persoalan mulai menyentuh kepentingan hukumnya dan langkah awal apa yang masuk akal untuk dilakukan.
Bentuk Perlindungan Hukum
Dalam praktik hukum, perlindungan dapat dilihat melalui dua pendekatan utama, yaitu preventif dan represif.
| Bentuk | Pengertian | Contoh |
|---|---|---|
| Preventif | Upaya mencegah pelanggaran atau sengketa sebelum terjadi | Perjanjian tertulis, standar pelayanan, aturan perlindungan konsumen |
| Represif | Upaya menangani pelanggaran atau sengketa yang telah terjadi | Pengaduan, mediasi, laporan, gugatan, atau proses peradilan |
Perlindungan Preventif
Perlindungan preventif bekerja sebelum konflik berkembang menjadi sengketa. Tujuannya memberikan batas yang jelas mengenai hak dan kewajiban sekaligus mengurangi kemungkinan terjadinya kerugian.
Perjanjian tertulis merupakan contoh sederhana. Dengan mencantumkan hak, kewajiban, jangka waktu, dan mekanisme penyelesaian secara jelas, para pihak memiliki acuan apabila kemudian terjadi perbedaan pendapat.
Dalam hubungan konsumen dan pelaku usaha, ketentuan mengenai hak konsumen dan kewajiban pelaku usaha juga memberikan perlindungan sebelum perselisihan terjadi.
Perlindungan Represif
Perlindungan represif digunakan ketika dugaan pelanggaran atau sengketa telah terjadi. Bentuknya dapat berupa pengaduan, mediasi, mekanisme administratif, laporan kepada aparat yang berwenang, gugatan, atau proses peradilan.
Tidak ada satu jalur yang cocok untuk semua persoalan. Sengketa konsumen, wanprestasi, persoalan pelayanan publik, keputusan pemerintahan, dan tindak pidana memiliki karakter serta mekanisme yang berbeda.
Karena itu, langkah hukum sebaiknya tidak ditentukan hanya berdasarkan emosi atau anggapan bahwa semua masalah harus dibawa ke pengadilan.
Dasar Hukum Perlindungan Hukum di Indonesia
Perlindungan hukum tidak diatur dalam satu undang-undang saja. Pengaturannya tersebar dalam berbagai peraturan berdasarkan jenis hak, hubungan hukum, dan persoalan yang dihadapi.
UUD 1945
UUD 1945 merupakan dasar konstitusional utama. Pasal 1 ayat (3) menyatakan Indonesia sebagai negara hukum.
Pasal 28D ayat (1) memberikan jaminan mengenai pengakuan, jaminan, perlindungan, kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
UU Nomor 39 Tahun 1999 menjadi salah satu dasar dalam pengaturan hak asasi manusia di Indonesia.
Perlindungan terhadap hak seseorang dalam berbagai bidang kehidupan tidak dapat dipisahkan dari prinsip penghormatan terhadap hak asasi manusia.
UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
Dalam hubungan konsumen dan pelaku usaha, UU Nomor 8 Tahun 1999 mengatur hak konsumen, kewajiban pelaku usaha, larangan tertentu, serta mekanisme penyelesaian sengketa.
Aturan tersebut menjadi salah satu dasar ketika konsumen mengalami kerugian dalam memperoleh barang atau jasa.
UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
Masyarakat memiliki hak dalam memperoleh pelayanan publik. UU Nomor 25 Tahun 2009 mengatur antara lain penyelenggaraan pelayanan, standar pelayanan, hak dan kewajiban, serta mekanisme pengaduan.
Artinya, persoalan pelayanan publik memiliki jalur penyelesaian yang tidak semata-mata bergantung pada hubungan informal antara masyarakat dan petugas.
UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
UU Nomor 30 Tahun 2014 mengatur administrasi pemerintahan, termasuk keputusan dan tindakan badan atau pejabat pemerintahan.
Bagi masyarakat, ketentuan ini relevan ketika berhadapan dengan keputusan atau tindakan administrasi yang dianggap merugikan dan terdapat mekanisme hukum untuk menanggapinya.
UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
Ketika suatu persoalan harus diselesaikan melalui pengadilan, kekuasaan kehakiman menjadi bagian penting dalam sistem perlindungan dan penegakan hukum.
UU Nomor 48 Tahun 2009 mengatur kekuasaan kehakiman serta penyelenggaraan sistem peradilan di Indonesia.
UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum
Masyarakat yang menghadapi persoalan hukum tetapi tidak memiliki kemampuan ekonomi dapat memperoleh bantuan hukum sepanjang memenuhi persyaratan.
UU Nomor 16 Tahun 2011 mengatur penyelenggaraan bantuan hukum bagi orang atau kelompok orang miskin, termasuk persyaratan dan prosedur untuk memperolehnya.
UU Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan Saksi dan Korban
Untuk perlindungan saksi dan korban, regulasi yang berlaku saat ini adalah UU Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan Saksi dan Korban.
Undang-undang tersebut berlaku sejak 20 Mei 2026 dan mencabut UU Nomor 13 Tahun 2006 serta UU Nomor 31 Tahun 2014. Pengaturannya mencakup pelindungan dan hak saksi, korban, saksi pelaku, pelapor, informan, dan/atau ahli, termasuk restitusi dan kompensasi.
Perubahan ini penting diperhatikan karena penggunaan UU Nomor 13 Tahun 2006 atau UU Nomor 31 Tahun 2014 sebagai dasar hukum yang masih berlaku tidak lagi tepat.
Contoh Perlindungan Hukum dalam Kehidupan Sehari-hari
Perlindungan hukum sebenarnya dekat dengan berbagai aktivitas masyarakat. Persoalannya sering kali bukan ketiadaan aturan, melainkan ketidaktahuan mengenai hak dan jalur yang dapat digunakan.
Konsumen Menerima Barang Tidak Sesuai Pesanan
Seorang konsumen membeli barang melalui perdagangan elektronik, tetapi barang yang diterima berbeda dengan pesanan.
Fakta: konsumen mengalami kerugian karena barang tidak sesuai transaksi.
Aturan: terdapat ketentuan perlindungan konsumen yang mengatur hak konsumen dan kewajiban pelaku usaha.
Konteks: konsumen dapat menggunakan mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa yang tersedia.
Implikasi: bukti transaksi, informasi pesanan, komunikasi dengan penjual, dan dokumentasi barang menjadi penting.
Solusi: simpan bukti, ajukan komplain melalui jalur yang tersedia, dan gunakan mekanisme penyelesaian sengketa apabila persoalan tidak dapat diselesaikan secara langsung.
Perselisihan dalam Perjanjian
Seseorang telah memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian, tetapi pihak lainnya tidak melaksanakan kewajiban yang telah disepakati.
Fakta: terjadi perbedaan antara kewajiban yang disepakati dan pelaksanaan di lapangan.
Aturan: hubungan para pihak terlebih dahulu dilihat dari isi perjanjian dan ketentuan hukum yang relevan.
Konteks: penyelesaian dapat dimulai dengan komunikasi atau mekanisme yang telah disepakati para pihak.
Implikasi: perjanjian, bukti pembayaran, surat, percakapan, dan dokumen pendukung dapat menjadi bukti penting.
Solusi: dokumentasikan persoalan, minta pemenuhan kewajiban secara resmi bila diperlukan, kemudian pertimbangkan mekanisme penyelesaian sengketa sesuai perjanjian dan hukum yang berlaku.
Korban Tindak Pidana
Korban tindak pidana dapat melaporkan peristiwa yang dialaminya kepada aparat yang berwenang.
Fakta: korban mengalami dugaan tindak pidana dan membutuhkan proses hukum.
Aturan: hukum menyediakan mekanisme pelaporan dan, dalam kondisi tertentu, pelindungan terhadap korban dan saksi.
Konteks: bentuk pelindungan bergantung pada jenis perkara dan ketentuan yang berlaku.
Implikasi: bukti, identitas, kronologi, serta informasi mengenai kejadian perlu disimpan dengan baik.
Solusi: laporkan kepada lembaga berwenang dan, apabila memenuhi kondisi yang ditentukan hukum, gunakan mekanisme pelindungan yang tersedia.
Persoalan Pelayanan Publik
Masyarakat dapat mengalami pelayanan yang tidak sesuai standar atau menghadapi hambatan dalam memperoleh layanan.
Fakta: pelayanan yang diterima dianggap tidak sesuai dengan ketentuan atau standar yang berlaku.
Aturan: UU Nomor 25 Tahun 2009 memberikan kerangka mengenai penyelenggaraan pelayanan publik dan pengaduan.
Konteks: persoalan dapat disampaikan melalui mekanisme pengaduan penyelenggara layanan atau jalur lain sesuai kewenangan.
Implikasi: bukti permohonan layanan, nomor antrean, surat, tangkapan layar, atau dokumen lainnya dapat membantu memperjelas persoalan.
Solusi: gunakan mekanisme pengaduan secara tertulis dan simpan bukti bahwa pengaduan telah disampaikan.
Apa yang Perlu Dilakukan Pembaca Ketika Haknya Terganggu?
Ketika menghadapi masalah hukum, langkah pertama bukan selalu mencari pengacara atau langsung mengajukan gugatan.
Ada beberapa pertanyaan dasar yang sebaiknya dijawab terlebih dahulu:
- Apa sebenarnya yang terjadi?
- Hak atau kepentingan apa yang terganggu?
- Siapa pihak yang terlibat?
- Bukti apa yang tersedia?
- Aturan apa yang kemungkinan berkaitan?
- Lembaga mana yang berwenang?
- Apakah tersedia mekanisme pengaduan atau mediasi?
- Apakah terdapat batas waktu tertentu?
- Apakah persoalan membutuhkan bantuan hukum profesional?
Dengan menjawab pertanyaan tersebut, seseorang dapat menghindari keputusan yang tergesa-gesa.
Cara Mendapatkan Perlindungan Hukum
Secara praktis, masyarakat dapat mengikuti tahapan berikut.
1. Identifikasi Persoalan
Catat apa yang terjadi, kapan peristiwa berlangsung, siapa pihak yang terlibat, serta hak apa yang dianggap terganggu.
2. Kumpulkan dan Amankan Bukti
Simpan:
- perjanjian;
- kuitansi;
- bukti pembayaran;
- surat;
- percakapan;
- foto atau video;
- dokumen kepemilikan;
- bukti kerugian; dan
- dokumen lain yang berkaitan.
Buat salinan dokumen penting dan simpan secara aman.
3. Susun Kronologi
Tuliskan kejadian berdasarkan urutan waktu. Bedakan antara fakta yang dapat dibuktikan dan pendapat pribadi.
Kronologi yang jelas akan membantu ketika berkonsultasi maupun menyampaikan pengaduan.
4. Cari Tahu Lembaga yang Berwenang
Jangan mengirim pengaduan secara acak kepada banyak lembaga. Cari tahu terlebih dahulu siapa yang memiliki kewenangan terhadap persoalan tersebut.
5. Pilih Jalur Penyelesaian
Tergantung persoalannya, jalur yang tersedia dapat berupa:
- negosiasi;
- musyawarah;
- mediasi;
- pengaduan;
- mekanisme administratif;
- laporan;
- gugatan; atau
- proses peradilan.
6. Minta Bantuan Jika Diperlukan
Jika persoalan kompleks, memiliki nilai kerugian besar, atau berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum serius, pertimbangkan konsultasi dengan advokat, lembaga bantuan hukum, atau instansi yang berwenang.
Mengapa Bukti dan Kronologi Penting?
Dalam persoalan hukum, pernyataan seseorang perlu didukung informasi dan bukti yang relevan. Karena itu, menyimpan dokumen sejak awal dapat menjadi langkah perlindungan yang sederhana tetapi penting.
Bukti tidak selalu berupa dokumen formal. Bergantung pada perkara, bukti dapat berupa surat, kontrak, bukti pembayaran, komunikasi, foto, video, atau dokumen lainnya.
Namun, relevansi dan kekuatan suatu bukti bergantung pada jenis perkara dan proses hukum yang ditempuh. Karena itu, masyarakat tidak sebaiknya menyimpulkan sendiri bahwa suatu dokumen pasti cukup untuk memenangkan perkara.
Apakah Perlindungan Hukum Harus Melalui Pengadilan?
Tidak.
Pengadilan merupakan salah satu mekanisme penyelesaian, tetapi bukan satu-satunya.
Dalam perkara tertentu, negosiasi, mediasi, pengaduan, atau mekanisme administratif dapat menjadi pilihan. Bahkan, penyelesaian di luar pengadilan dapat menjadi langkah awal sebelum suatu perkara berkembang menjadi sengketa yang lebih besar.
Namun, pilihan mekanisme harus disesuaikan dengan jenis persoalan dan aturan yang berlaku.
Apakah Perlindungan Hukum Menjamin Kemenangan?
Tidak.
Perlindungan hukum berarti tersedia mekanisme untuk melindungi dan memperjuangkan hak berdasarkan hukum. Hal tersebut berbeda dengan jaminan bahwa seseorang pasti memenangkan perkara.
Hasil suatu proses hukum bergantung pada fakta, bukti, kewenangan lembaga, argumentasi para pihak, dan ketentuan hukum yang diterapkan.
Bantuan Hukum bagi Masyarakat yang Memenuhi Syarat
Masyarakat yang menghadapi persoalan hukum tetapi memiliki keterbatasan ekonomi dapat mencari bantuan hukum melalui pemberi bantuan hukum yang memenuhi ketentuan.
UU Nomor 16 Tahun 2011 mengatur bantuan hukum bagi orang atau kelompok orang miskin. Bantuan hukum dalam skema tersebut diberikan secara cuma-cuma kepada penerima yang memenuhi persyaratan.
Ruang lingkupnya mencakup perkara tertentu dalam bidang perdata, pidana, dan tata usaha negara, baik melalui litigasi maupun nonlitigasi.
Bagi pembaca yang berada dalam kondisi tersebut, langkah praktis yang dapat dilakukan adalah mencari pemberi bantuan hukum yang memenuhi ketentuan dan menanyakan persyaratan permohonannya.
Kesalahan yang Sering Terjadi
Beberapa tindakan dapat membuat persoalan hukum menjadi semakin sulit, antara lain:
- tidak menyimpan bukti;
- hanya mengandalkan kesepakatan lisan;
- tidak membuat kronologi;
- salah memilih lembaga pengaduan;
- menyebarkan tuduhan tanpa bukti;
- menandatangani dokumen tanpa membacanya;
- mengabaikan kemungkinan adanya batas waktu; dan
- menganggap semua persoalan harus langsung dibawa ke pengadilan.
Masyarakat juga perlu berhati-hati terhadap pihak yang menjanjikan kemenangan perkara secara pasti. Tidak ada hasil perkara yang dapat dijamin hanya berdasarkan informasi awal tanpa pemeriksaan terhadap fakta dan bukti secara menyeluruh.
Perbedaan Perlindungan Hukum, Penegakan Hukum, dan Bantuan Hukum
Ketiga istilah tersebut saling berkaitan, tetapi tidak sama.
Perlindungan hukum berfokus pada jaminan terhadap hak dan kepentingan seseorang.
Penegakan hukum berkaitan dengan penerapan dan pelaksanaan aturan hukum terhadap peristiwa atau pelanggaran.
Sementara itu, bantuan hukum merupakan layanan hukum bagi pihak yang memenuhi persyaratan sebagai penerima bantuan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Memahami perbedaan ini penting agar masyarakat tidak menganggap bahwa setiap persoalan hukum harus diselesaikan dengan cara yang sama.
FAQ Perlindungan Hukum
Apa pengertian perlindungan hukum?
Perlindungan hukum adalah upaya berdasarkan hukum untuk memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak serta kepentingan seseorang melalui mekanisme yang tersedia.
Apa saja bentuk perlindungan hukum?
Secara umum, perlindungan hukum dapat dilihat dalam bentuk preventif dan represif. Preventif berorientasi pada pencegahan, sedangkan represif berkaitan dengan penanganan pelanggaran atau sengketa yang telah terjadi.
Siapa yang berhak mendapatkan perlindungan hukum?
Pada prinsipnya, setiap orang memiliki hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sesuai jaminan konstitusional.
Apakah semua masalah hukum harus dibawa ke pengadilan?
Tidak. Tergantung jenis persoalannya, penyelesaian dapat dilakukan melalui negosiasi, mediasi, pengaduan, mekanisme administratif, atau jalur hukum lainnya.
Apa contoh perlindungan hukum?
Contohnya perlindungan konsumen, perlindungan dalam hubungan kerja, penyelesaian sengketa perjanjian, pelayanan publik, administrasi pemerintahan, serta pelindungan saksi dan korban.
Apakah masyarakat tidak mampu dapat memperoleh bantuan hukum?
Ya, sepanjang memenuhi persyaratan sebagai penerima bantuan hukum berdasarkan UU Nomor 16 Tahun 2011.
Apakah bantuan hukum selalu gratis?
Dalam skema UU Nomor 16 Tahun 2011, bantuan hukum diberikan secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum yang memenuhi ketentuan.
Apakah korban tindak pidana dapat memperoleh pelindungan?
Ya. UU Nomor 3 Tahun 2026 mengatur pelindungan dan hak saksi, korban, saksi pelaku, pelapor, informan, dan/atau ahli sesuai ketentuan yang berlaku.
Apakah perlindungan hukum menjamin kemenangan?
Tidak. Perlindungan hukum menyediakan mekanisme untuk memperjuangkan dan mempertahankan hak, sedangkan hasil penyelesaian bergantung pada fakta, bukti, serta ketentuan hukum yang diterapkan.
Kesimpulan
Perlindungan hukum bukan sekadar konsep yang baru bekerja ketika perkara berada di ruang sidang. Dalam kehidupan sehari-hari, perlindungan tersebut hadir melalui aturan yang mencegah pelanggaran, hak untuk mengajukan pengaduan, mekanisme penyelesaian sengketa, upaya administratif, bantuan hukum, hingga proses peradilan.
Bagi masyarakat, persoalan yang lebih penting bukan hanya mengetahui bahwa hukum memberikan perlindungan, tetapi memahami bagaimana perlindungan tersebut dapat digunakan. Menyimpan bukti, membuat kronologi, mengenali hak, menentukan lembaga yang tepat, dan memilih mekanisme penyelesaian merupakan langkah awal yang dapat dilakukan.
Pada akhirnya, keberadaan hukum tidak hanya dapat dilihat dari banyaknya peraturan yang dibuat. Perlindungan hukum menjadi lebih bermakna ketika masyarakat mampu memahami haknya, mengetahui jalur yang tersedia, dan memperoleh akses terhadap mekanisme penyelesaian yang sesuai.
Disclaimer Hukum
Artikel ini disusun untuk tujuan informasi dan edukasi umum, bukan merupakan nasihat atau pendapat hukum untuk perkara tertentu. Setiap persoalan hukum dapat memiliki fakta, bukti, prosedur, dan ketentuan yang berbeda. Untuk perkara yang sedang berjalan atau memiliki konsekuensi hukum serius, pembaca disarankan berkonsultasi dengan advokat, lembaga bantuan hukum, atau instansi yang berwenang.
Baca Juga
- Mengenal Hak dan Kewajiban Warga Negara Menurut UUD 1945
- Mengenal Hak Asasi Manusia Menurut UUD 1945
- Panduan Hak Asuh Anak Setelah Cerai Menurut Hukum Indonesia
- Cara Mengurus Akta Cerai Setelah Putusan Pengadilan
- Hak dan Kewajiban Orang Tua terhadap Anak Menurut Hukum
Penulis:Â Riri Angelita
Riri Angelita adalah jurnalis Aksi sejak 2019 dengan fokus peliputan pendidikan, hukum, dan isu nasional.
